Perubahan Aturan LTV Membebani Pengembang

Big Banner

Indonesia Property Watch menyatakan, perubahan aturan “loan-to-value” (LTV) atau proporsi antara uang muka dan cicilan kredit rumah membebani pelaku usaha sektor properti dibanding aturan sebelumnya.

“Aturan mengenai pengaturan LTV dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Inden yang baru sesuai PBI (Peraturan Bank Indonesia) 2015 menggantikan SE BI (Surat Edaran Bank Indonesia), 2013 dinilai banyak pihak malah memberatkan pergerakan sektor properti,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pasalnya, menurut dia, terdapat aturan-aturan mengenai KPR Inden yang ditambahkan sehingga malah memberi tekanan cukup besar bagi para pengembang.

Indonesia Property Watch menilai pelonggaran LTV untuk KPR Pertama yang dulu 70 persen kini diubah menjadi 80 persen membuat para konsumen bisa memiliki properti dengan hanya besaran uang muka lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

Namun hal tersebut, lanjutnya, tidak berdampak signifikan untuk menggenjot penjualan karena sebelum dibuat pelonggaran ini pun para pengembang sudah melakukan strategi masing-masing untuk meringankan uang muka konsumen.

“Bisa dengan cicilan uang muka atau cash back dari pengembang yang seakan-akan membayarkan dulu uang muka konsumen. Namun sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah mengenai aturan KPR Inden yang malah diyakini memberatkan para pengembang,” paparnya.

Ia menjelaskan, KPR Inden merupakan bentuk pembiayaan yang saat ini dipilih oleh pengembang untuk dapat memperoleh biaya pembangunan rumah sebelum rumah selesai.

Aturan KPR Inden yang dulu hanya mensyaratkan adanya buy back guarantee yang merupakan pernyataan dari pihak pengembang sebagai jaminan. Namun saat ini aturan tersebut diperluas jaminannya menjadi dapat berbentuk aset tetap atau aset bergerak.

“Jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank dapat berupa aset tetap, aset bergerak, bank guarantee, standby letter of credit dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam escrow account di Bank pemberi Kredit/Pembiayaan,” ucapnya.

Menurut dia, ketentuan tersebut akan memukul tidak hanya pengembang besar melainkan sangat pengembang menengah dengan modal tidak terlalu besar karena mereka harus memberikan jaminannya juga kepada bank melalui escrow account sedangkan sebenarnya jaminan tersebut bisa digunakan oleh mereka untuk memutar usahanya.

Ia mengingatkan beberapa bank saat ini pun saat ini mulai memberhentikan sementara pengucuran untuk kredit-kredit konstruksi ke pengembang.

“Alih-alih untuk memberikan stimulus pada pengembang, malah dikhawatirkan malah membuat pasar perumahan dan properti semakin terpuruk,” ujarnya.

Ali berpendapat, pada sisi permintaan sebenarnya daya beli masih cukup tersedia, namun dengan kondisi seperti ini para pengembang tidak dapat membangun rumah dengan modal terbatas. (as/ant)

ciputraentrepreneurship.com