PPATK Mulai Obok-Obok Dapur Developer

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluaskan pemeriksaan ke tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat pencucian uang (money laundering). Selain instansi pemerintah sasarannya adalah lembaga swasta. Salah satunya perusahaan pengembang yang produknya ditengarai menjadi salah satu tempat pencucian uang. Dalam beberapa kasus korupsi pelakunya menyimpan hasil korupsinya dalam bentuk apartemen, rumah, vila, tanah, dan ruko. Contoh paling aktual adalah terdakwa korupsi Fuad Amin Imron,  mantan Bupati Bangkalan Madura yang memiliki sejumlah unit apartemen, rumah dan gedung perkantoran di Jakarta.

Ilustrasi : Kantor PPATK

Ilustrasi : Kantor PPATK

Menurut seorang petinggi perusahaan pengembang di Bekasi, Jawa Barat, dalam dua hari ini kantornya didatangi tim dari PPATK. “Ada tiga orang yang datang, mereka menanyakan dan minta dokumen-dokumen transaksi,” katanya.

Ia memastikan pemeriksaan tersebut bukan hanya pada perusahaannya tapi juga developer lain terutama yang mengembangkan perumahan menengah atas. PPATK sudah memberitahukan rencana kedatangannya pada awal Agustus ini untuk melakukan audit kepatuhan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK,  transaksi minimal Rp500 juta harus dilaporkan (Pasal 21 ayat 1.a).

Pengembang tersebut mengatakan, yang menjadi perhatian PPATK adalah transaksi-transaksi tunai dan cicilan bertahap. Pembelian dengan KPR tidak disorot. Bahkan pembayaran depe apabila nilainya Rp500 juta ke atas ditanyakan dari mana sumber dananya. Ia menyebutkan audit PPATK ini akan mempengaruhi pasar properti. Konsumen akan berpikir ulang untuk membeli properti bila uangnya berasal dari sumber tidak legal.

Sebelum melakukan transaksi konsumen harus mengisi dokumen dengan menyebutkan, antara lain sumber dananya, rumah keberapa, untuk ditinggali atau investasi. Bila bukan rumah pertama rumah sebelumnya di mana, dibeli dengan dana dari mana, dsb. Ia tidak membantah celah untuk berkelit selalu ada, tapi kecil kemungkinannya pengembang berani melakukan manipulasi. Sebab, PPATK punya wewenang untuk masuk dan memeriksa ke pusat data pengembang baik elektonik dan non elektronik.

“Apabila dianggap perlu  petugas PPATK bisa memasang aplikasi ke komputer pengembang. Dengan aplikasi ini data kita dapat diakses oleh PPATK, Kantor Pajak, dan KPK,” ujarnya. Bila terbukti tidak patuh pengembang bisa mendapat sanksi. Saksi terberat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha (Pasal 13, ayat f).

housing-estate.com