REI Bujuk PLN Pasok Listrik ke Perumahan Masyarakat Miskin

Big Banner
JAKARTA Real Estate Indonesia (REI) akan bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) dalam mengatasi tantangan ketersediaan listrik bagi sektor properti perumahan dan permukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ketua Umum REI Eddy Hussy mengatakan, pada dasarnya tenaga listrik mempunyai peran yang sangat strategis khususnya usaha di sektor properti, mengingat ketersediaan fasilitas listrik bersama infrastruktur lainnya akan mendukung keberlangsungan sektor properti.

Dia menambahkan, usaha penyediaan listrik yang dikelola oleh PLN perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata.

“Pada kenyataannya saat ini masih terdapat sejumlah kendala sehingga jaringan listrik belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah,” kata Eddy dalam kegiatan Coffee Morning di Intiland Tower, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

“Nanti kita akan duduk bareng REI dengan PLN, bahas listrik ini,” sambungnya.

Eddy mengatakan, hal yang mendesak untuk ditemukan solusinya adalah pembatasan listrik bersubsidi yang menyebabkan sulitnya memperoleh izin pemasangan listrik baru dengan daya 450 volt ampere (va) dan 900 va, yang justru sangat dibutuhkan bagi perumahan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Daya yang terlalu besar akan menjadi pemborosan karena beban tarif dasar listrik (TDL) menjadi sangat tinggi untuk MBR. TDL 900 VA hanya senilai Rp800 per kwh dibandingkan dengan TDL 1.300 va senilai Rp1.350 per kwh,” terang Eddy.

“Hal ini tentu memerlukan terobosan dari pemerintah melalui PLN untuk mengatasinya. Ketersediaan infrastruktur listrik, air bersih, dan akses jalan mutlak dipenuhi dalam pembangunan perumahan dalam rangka mendukung terwujudnya target gerakan Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah,” tukasnya.

Sekadar informasi, pembatasan listrik bersubsidi tersebut sebagai tindak lanjut langkah pemerintah setelah menghapus subsidi listrik bagi sebanyak 12 golongan, meliputi pelanggan Rumah Tangga R-1 dengan daya 1.300 VA, R-1 berdaya 2.200 VA, R-2 dengan daya 3.500 sampai 5.500 VA, dan golongan 6.600 VA ke atas untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pengetatan syarat pemasangan listrik bersubsidi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang selain persoalan kelistrikan lainnya, seperti belum terealisasinya pembangunan jaringan listrik oleh PLN di lokasi perumahan sederhana yang dibangun pengembang, proses pasang baru yang butuh waktu lama karena pengadaan material yang lambat sementara pelanggan telah melakukan pembayaran BP, serta terkadang ketersediaan tegangan daya yang overload.

Saat ini pengembang anggota REI di wilayah Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan wilayah lainnya mengalami kesulitan memperoleh izin pemasangan listrik baru dengan daya 900 VA untuk rumah sederhana tapak.

Sementara di wilayah-wilayah lainnya seperti di Kalimantan Selatan, pembangunan jaringan listrik PLN untuk puluhan lokasi perumahan anggota REI hingga kini belum terealisasi meski telah disetujui sejak tahun 2014 lalu. Kemudian di Jawa Timur pengembang menghadapi permasalahan lambatnya penanganan KWH meter yang macet oleh PLN.

(rzk)

property.okezone.com