Ini Rencana Kementerian PUPR yang Dinilai Tidak Realistis

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun Alrasyid Lubis, memaparkan ada banyak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terkait Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) yang tidak realistis. 

Menurut Harun, di antara daftar rencana RPJMN tersebut yang tidak realistis adalah rencana pengurangan backlog rumah, air minum, dan sanitasi, rencana pengembangan jaringan jalan, kedaulatan energi (jaringan gas kota sambungan rumah), dan ketahanan air.

“Tingkat kerealistisan rencana-rencana tersebut sangat rendah. Kami menandakannya dengan warna merah. Meski banyak rencana yang berwarna merah, ada juga yang berwarna hijau yang artinya realistis untuk direalisasikan, dan warna kuning yang artinya sedang,” tutur Harun kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Harun menyebutkan, daftar rencana dengan tingkat krealistisan rendah adalah penanganan backlog rumah yang harus dituntaskan dalam waktu lima tahun (2015-2019). Sasaran rencana ini sebanyak 2,2 juta unit rumah terbangun yang terdiri dari 1,5 juta unit perumahan formal, dan 700.000 perumahan swadaya. Sementara pertumbuhannya adalah 440.000 unit rumah per tahun (300.000 rumah formal, dan 140.000 rumah swadaya) atau 1.205,48 unit per hari (822 unit rumah formal, dan 384 unit rumah swadaya). 

HBA/Kompas.com Kondisi aktual di Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada Kamis (16/7/2015) terlihat lengang dan lancar terkendali kecuali 8 kilometer jelang pintu Tol Palimanan.

Tingkat kerealistisan rencana tersebut, kata Harun, adalah 900.000 rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR), 600.000 rumah (huni sewa), dan 450.000 KPR swadaya serta 250.000 unit rumah baru.

Sementara rencana pengembangan jaringan jalan dengan tingkat kerealistisan rendah, catat Harun, adalah jalan bebas hambatan dengan sasaran 1.000 kilometer. Dengan target jalan sepanjang itu, Kementerian PUPR harus mampu membangun jalan 200 kilometer per tahun, atau 0,55 kilometer per hari.

Demikian halnya dengan pembangunan jalan nasional baru dengan target 2.350 kilometer dalam waktu lima tahun, Kementerian PUPR harus mampu merealisasikannya sepanjang 470 kilometer per tahun, atau 10,41 kilometer per hari.

Kompas.com/Sigiranus Marutho Bere Presiden Joko Widodo menunjuk terowongan Bendungan Raknamo, Kabupaten Kupang, NTT yang hampir kelar pengerjaannya, Sabtu (25/7/2015)

Sedangkan pembangunan waduk, Kementerian PUPR harus mampu mengejar target 5,6 waduk per tahun, atau 0,02 waduk per hari untuk merealisasikan 49 waduk selama lima tahun ke depan.

“Rencana-rencana tersebut tidak realistis karena hingga saat ini tingkat serapan anggaran Kementerian PUPR masih di bawah 30 persen. Padahal ini sudah memasuki semester kedua. Mereka takut menggunakan anggaran,” ujar Harun.

Selain itu, tambah dia, komparasi pertumbuhan tenaga kerja, dan nilai konstruksi juga tidak seimbang. Pertumbuhan rerata tenaga kerja selama delapan tahun (2006-2013) adalah 6 per sen per tahun, sementara pertumbuhan rerata nilai konstruksi selama 11 tahun (2002-2012) adalah 21 persen per tahun. 

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me