Harry Endang Kawidjaja Ketua Umum APERSI 2017-2021

Housing-Estate.com, Jakarta - Harry Endang Kawidjaja, Dirut Delta Group, terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk masa bakti 2017-2021. ...

  • propertidata
  • 2017.08.31
  • 1682

    view

  • Harry Endang Kawidjaja Ketua Umum APERSI 2017-2021

    Housing-Estate.com, Jakarta - Harry Endang Kawidjaja,  Dirut Delta Group, terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk masa bakti 2017-2021. Endang, demikian panggilan akrabnya, terpilih melalui voting dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 APERSI di Jakarta, 28-29 Agustus 2017.  Ia meraih dukungan 76 suara menyisihkan Hendro Rosanto, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi APERSI Jawa Timur yang mendapatkan 38 suara. Untuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) telah ditetapkan Ari Tri Priyono, Dirut Riscon Group yang sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APERSI DKI Jakarta.

    Harry Endang Kawidjaja Ketua Umum APERSI 2017-2021

    Endang adalah developer senior, sudah 25 tahun mengembangkan perumahan. Ia sudah membangun 25 ribu unit  lebih dan hampir seluruhnya rumah bersubsidi. Ia juga sudah mengembangkan rusunami (rumah susun sederhana hak milik) Delta Cakung sebanyak 290 unit. “Sekarang proyek yang sedang berjalan ada lima, tiga di Bogor (Jawa barat), satu di Serang (Banten), dan satu lagi di Semarang (Jawa Tengah),” katanya.

    Menurut Endang, ada beberapa agenda yang akan dituntaskan dalam enam bulan ke depan. Pertama, untuk internal organisasi ia akan menyatukan dua kubu APERSI seperti yang disuarakan  hampir seluruh DPD. Kedua,  melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah perihal PP 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, khususnya pasal 16 yang  mengharuskan setiap rumah subsidi yang akan diserah-terimakan ke konsumen harus sudah mengantongi Sertifikat Kelayakan Fungsi (SKF) dari pemerintah daerah setempat.

    Ia menilai SPF ini  bisa menghambat pencairan KPR. “Di satu sisi margin keuntungan rumah subsidi kan kecil. Kalau sampai SPF terlambat dikeluarkan,  berati pencairan KPR dari perbankan juga akan terlambat. Efeknya developer  akan terlambat pula membayar kewajiban kepada pihak ketiga seperti kredit konstruksi, kontraktor dan lain-lain yang berjung pada denda. Sudah margin keuntungan kecil, tergerus denda lagi. Ini sangat melemahkan semangat developer rumah subsidi dan akan mengganggu program pemerintah membangun sejuta rumah,” jelasnya.

    Ketiga, ia juga akan berkomunikasi aktif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah subsidi yang dilakukan secara selektif. Artinya, hanya perumahan yang dinilai memenuhi syarat yang bisa mendapatkannya. Untuk keadilan ia akan mengusulkan supaya dana PSU selektif itu diberikan dalam bentuk subsidi untuk penyambungan listrik ke setiap rumah.

    “Jadi, seperti subsidi bantuan uang muka yang sudah dilakukan pemerintah selama ini,” katanya. Keempat, soal kelompok sasaran rumah subsidi. Karena upah minimum di masing-masing daerah berbeda-beda, banyak karyawan yang begaji UMR tidak bisa membeli rumah subsidi yang harganya sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya, di Sukabumi, Jawa Barat, UMRnya hanya Rp1,7 juta/bulan sehingga hanya bisa membeli rumah Rp70-80 juta.  Untuk pekerja seperti ini ia akan mengusulkan supaya diberikan kredit subsidi untuk pembelian kaveling. Sementara pembangunan rumahnya dapat memakai dana program pembangunan rumah swadaya dari pemerintah sebesar Rp22 juta/rumah.

    housing-estate.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci