Sertifikat Laik Fungsi Dulu, Baru Bisa Akad Kredit Rumah Murah

Housing-Estate.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menetapkan lima tahapan untuk sistem pengendalian dan pengawasan (wasdal) kualitas rumah bersubsidi bagi masyarakat ...

  • propertidata
  • 2017.09.01
  • 1575

    view

  • Sertifikat Laik Fungsi Dulu, Baru Bisa Akad Kredit Rumah Murah

    Housing-Estate.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menetapkan lima tahapan untuk sistem pengendalian dan pengawasan (wasdal) kualitas rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasila rendah (MBR). Kebijakan baru itu diberlakukan karena banyaknya rumah murah yang dibangun di bawah standar.

    Foto : dok. Majalah Housing Estate

    Menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan Kemenpupera Lana Winayanti dalam publikasinya di Jakarta, pekan ini, lima tahapan itu adalah persiapan, prakonstruksi, konstruksi, pasca konstruksi, dan verifikasi. “Seluruh tahapan dilakukan semua pihak mulai dari pengembang, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya,” katanya.

    Pada tahap persiapan misalnya, pengembang menyusun proposal berisi desain, perencanaan dan dokumen-dokumen perizinan yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tahap pra konstruksi mencakup proses penyelesaian perizinan dan legalitas proyek dari PTSP seperti IMB dan lain-lain.

    Setelah mendapatkan IMB, pengembang melakukan konstruksi awal bangunan serta sarana dan prasarana umum di bawah pengawasan dinas teknis di daerah dengan pendampingan dari Kemenpupera cq Ditjen Pembiayaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Cipta Karya, dan Balitbang.

    Memasuki tahap pasca konstruksi, PTSP menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF) untuk bangunan yang sudah lolos pemeriksaan. Bila SLF sudah terbit, baru debitur yang membeli rumah subsidi bisa melakukan akad kredit dengan tahapan verifikasi oleh bank penyalur KPR.

    SLF wajib diterbitkan pemerintah daerah untuk menjamin kualitas rumah bersubsidi, namun pengawasannya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Peran setiap pihak ini akan didefinisikan secara jelas dan pasti agar bisa operasional dan tidak ada lagi simpang siur tafsir dalam pelaksanaannya.

    Lana menyebutkan, akan terus mensosialisasikan kebijakan SLF itu kepada pemda-pemda karena merupakan perintah PP No. 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masih banyak kabupaten dan kota yang belum mengimplementasikannya sehingga menyulitkan pengembang membangun rumah murah.

    “Pemda harus memiliki tenaga ahli bersertifikat, begitu pula pengembang harus memiliki sertifikat keahlian dalam membangun rumah. Untuk pengembang saat ini sedang dilakukan registrasi melalui asosiasi-asosiasi perusahaan pengembang. Jadi tahapan pembangunan rumah bersubsidi bisa lebih jelas dan MBR mendapatkan rumah yang berkualitas,” terangnya.

    housing-estate.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci