Properti Boleh untuk Asing, Pengembang Lokal ‘Gigit Jari’

Big Banner

Diperketatnya aturan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) inden membuat risau banyak pihak. Pasalnya, kini properti yang bisa dibeli dengan proses KPR hanya properti yang sudah jadi minimal 80 persen, atau sudah jelas bentuk bangunannya, kecuali properti non komersil (subsidi). 

Peraturan tersebut kabarnya tak hanya memberatkan pengembang yang minim modal tapi juga beberapa bank yang sulit mendapat kredit, serta beberapa masyarakat yang lebih senang membeli KPR inden karena dianggap lebih murah dan memberi banyak kemudahan cara pembayaran.  

Tapi pengetatan aturan pembelian properti lokal bertolak belakang dengan kepemilikan asing. Bahkan sekitar satu bulan ke depan, asing akan bisa membeli properti high rise berstatus strata tittle di Indonesia. 

Akibatnya, kedua pernyataan itu pun kerap dikaitkan dan membuat publik beranggapan bahwa pemerintah lebih pro kepada asing dibandingkan memihak masyarakat pribumi.

BACA JUGA : ATURAN KPR INDEN UNTUNGKAN PEMBELI RUMAH
 

Menanggapi hal tersebut, Meiko Handoyo, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri DPP REI memberi tanggapannya kepada Rumahku.com.  

“Tak ada hubungannya antara kepemilikan asing dengan pengetatan KPR inden,” jelasnya.  

Menurutnya aturan KPR inden dibuat untuk melindungi konsumen agar tidak terkena tipu daya para pengembang bodong tanpa modal. Ada banyak kasus yang memberikan janji rumah inden, tapi pada akhirnya rumah tersebut tak jadi dibangun. 

Sementara kepemilikan asing diakui Meiko tak ubahnya seperti foreign investment (investasi luar negeri), karena akan ada uang dari asing yang masuk ke dalam negeri.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me