Kementerian PUPR : 493.552 Unit Rumah Dibangun Hingga September 2015

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Perumahan, hingga bulan September 2015 ini total pembangunan rumah untuk masyarakat sudah mencapai angka 493.552 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Jakarta, Rabu (16/9) menegaskan bahwa angka pembangunan rumah tersebut menunjukkan Kementerian PUPR sangat serius mendorong pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat.

Oleh karena itu pihaknya optimis hingga akhir tahun 2015 setidaknya bisa terealisasi pembangunan rumah lebih dari 50 persen dengan target utamanya adalah pembangunan satu juta rumah. Pengembang maupu masyarakat akan terus melakukan pembangunan rumah, terlebih kebutuhan rumah akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Selanjutnya Syarif menyampaikan pada program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bulan April lalu, target pembangunan rumah dibagi menjadi dua. Pertama adalah pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 603.516 unit dan rumah untuk non MBR 396.484 unit rumah.

Sedangkan berdasarkan data yang masuk ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan saat ini, angka pembangunan rumah untuk MBR sudah mencapai 357.906 unit dan rumah non MBR 135.646 unit rumah. Rumah untuk MBR tersebut berasal dari realisasi KPR yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 83.240 unit dan proses pembangunan KPR 254.712 unit.

Berikutnya rumah susun sebanyak 11.152 unit, rumah tapak 6.240 unit dan pembangunan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 2.562 unit. Untuk pembangunan rumah non MBR yakni 131.995 unit rumah komersial dan sisanya 3.651 unit oleh masyarakat sendiri.

Untuk dapat mencapai target pembangunan rumah tersebut, maka dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama mengenai persoalan lahan yang akan digunakan dan perizinan. Persoalah lahan dan perizinan menjadi salah satu yang paling sering menghambat proses pembangunan di daerah.

Sementara itu dari sisi regulasi pemerintah sedang melakukan revisi terhadap 10 peraturan perundang-undangan yang akan mendukung program pembangunan satu juta rumah. Dari sisi demand, Kementerian PUPR telah menerbitkan berbagai kebijakan antara lain ditetapkannya tingkat suku bunga pinjaman KPR-FLPP sebesar 5 persen per tahun dengan pemberian jangka waktu pinjaman maksimal selama 20 tahun. Selain itu Bank BTN juga telah membantu pemerintah dengan meluncurkan program 1 persen Uang Muka KPR.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD-PU
Editor : Riris Juanita
image: ant

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me