Mencermati Proses Hukum Saat Akad KPR

Big Banner

Transaksi Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak berhenti hanya di pengajuan aplikasi dan memberikan dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Setelah pengajuan disahkan, masih ada proses yang harus kita perhatikan karena berhubungan dengan dunia hukum.

Setidaknya ada dua akad yang harus diperhatikan. Pertama adalah pengikatan kredit, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman, dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dengan syarat-syarat yang sudah disetujui bersama.

Di dalam pengikatan kredit ini tertulis mengenai jumlah utang, besaran bank, dan sebagainya. Pada dasarnya, pengikatan kredit merupakan pengakuan pemberian utang dari kreditur ke debitur.

Kedua adalah pengikatan jaminan, yaitu pengikatan utang nasabah dengan nilai jaminan yang setimpal dan diikat sesuai dengan ketentuan pertanahan.

Nilai jaminan yang biasanya diminta berbeda-beda di setiap bank. Ada yang meminta nilai jaminan sama dengan nilai utang, ada yang meminta 120 persen dari nilai utang.

Yang harus diperhatikan pada saat penandatangan dua peningkatan ini, semua pihak harus hadir secara bersamaan di hadapan notaris rekanan bank.

Perhatikan baik-baik semua yang tertulis di dokumen dua pengikatan tersebut, karena setelah ditandatangai sudah sah di mata hukum dan semua pihak terikat untuk menaatinya.

Selain pengikatan jaminan, terdapat pula Akta Pemberian Hak Tanggungan, yaitu semacam jaminan bahwa debitur akan melunasi utang yang telah diberikan bank.

Dengan adanya hak ini, bank berhak mengeksekusi rumah atau tanah yang dijaminkan jika debitur tak lagi membayar atau menunggak selama waktu yang ditentukan alias menjadi kredit macet bagi bank.

Patut diingat, karena terjadi transaksi pembelian maka diperlukan Akta Jual Beli, terutama kalau sudah dalam bentuk fisik sehingga memiliki sertifikat tanah.

Jika membeli rumah dari developer biasanya sertifikat tanah belum ada sehingga digunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang berlaku hingga sertifikat tanah terbit.

Penting bagi calon debitur memilih developer yang bagus agar terhindar dari penipuan terkait dengan status sertifikat tanah.

Untuk mencegah jadi korban developer nakal, pilihlah developer yang sudah banyak bekerjasama dengan bank penyalur KPR. (as/tribunnews)

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me