Selain BTN, Diversifikasi Penyalur KPR Butuh Ketegasan

Big Banner

 

Bisnis.com, MALANG – Tingginya kebutuhan pembiayaan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah menuntut adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk mendorong diversifikasi penyalur KPR FLPP agar tidak hanya bertumpu pada BTN.

Saat ini, sekitar 90% penyaluran KPR FLPP dijalankan oleh BTN. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh BTN, terutama masyarakat menengah ke bawah dengan sumber penghasilan yang tidak tetap.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Raharjo Adisusanto mengatakan masih banyak penyalur KPR potensial yang selama ini belum dioptimalkan perannya, yakni kelompok bank BPD, lembaga multifinance, kelompok bank syariah, maupun bank-bank nasional selain BTN.

Raharjo menilai perlu ada intervensi pemerintah untuk meningkatkan komitmen mereka guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat  terhadap perumahan.

“Kalau tidak nanti hanya MoU saja dengan Kementerian PUPR , tapi untuk menjalankan KPR FLPP ya mereka bilang nanti dulu,” katanya dalam kesempatan Media Gathering bersama SMF di Malang, Jumat (9/10/2015).

Raharjo mengatakan hampir 50% kredit multi guna (KMG) yang disalurkan sejumlah BPD dimanfaatkan debitur untuk urusan seputar perumahan. Menurutnya, KMG untuk perumahan ini seharusnya dapat diubah menjadi KPR secara bertahap agar nantinya dapat memanfaatkan fasilitas refinancing dari SMF.

“BPD ini harus terus dikembangkan karena mereka menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau. Harus ada intervensi untuk memaksa mereka menyalurkan kredit program perumahan,” katanya.

Selain itu, saat ini baru sekitar 18 lembaga multifinance yang tengah menjajaki peluang pembiayaan dari PT SMF untuk menjadi penyalur KPR FLPP. Pihaknya pun tengah melakukan pendampingan bagi mereka sebab menjadi penyalur KPR adalah bisnis yang baru bagi mereka.

Raharjo menilai pemerintah perlu mempertimbangkan adanya lembaga pembiayaan perumahan yang menyalurkan kredit jangka sangat panjang untuk mendukung upaya diversifikasi tersebut.

Untuk itu, perlu dukungan penuh dari pemerintah berupa insentif kebijakan agar lembaga tersebut  dapat menyalurkan dana yang lebih murah kepada para penyalur KPR FLPP nantinya.

“Kita ada wacana bank infrastruktur, saya setuju dengan itu karena ini investasi jangka panjang. Tapi perumahan  itu lebih panjang dan ini kebutuhan mendasar manusia yang semakin meningkat tiap tahun,” katanya.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan dana FLPP sebesar Rp5,1 triliun hanya cukup sampai Juli 2015.

Pemerintah berencana agar dana sisa lelang senilai Rp5,9 triliun tahun ini dapat dimanfaatkan untuk FLPP dengan skema subsidi selisih bunga. Itu berarti, fasilitas pembiayaan pokok harus ditanggung oleh penyalur KPR.

 Maurin mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menjamin ketersediaan dana FLPP, misalnya menggunakan peminjaman dana dari lembaga lain yang akan digantikan oleh APBN tahun depan.

Bila pembiayaan pokok ditanggung oleh penyalur KPR, hal tersebut akan berimbas pada volume penyaluran di masa berikutnya. Peran lembaga pembiayaan sekunder dengan demikian menjadi kian besar untuk mendukung pendanaan penyalur KPR FLPP guna mendukung program pemerintah.

properti.bisnis.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me