RUU Tapera Akan Disahkan Maret 2016

Big Banner
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus (kiri) dan Ketua Pansus Tapera, Yoseph Umar Hadi (kanan)

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus (kiri) dan Ketua Pansus Tapera, Yoseph Umar Hadi (kanan)

PROPERTI-Ada kabar gembira seputar rencana pemerintah untuk membentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Panitia khusus Rancangan Undang–Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Pansus RUU Tapera) menargetkan RUU Tapera disahkan pada sidang paripurna bulan Maret tahun depan. Dengan adanya tabungan tersebut, diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Pansus Tapera, Yoseph Umar Hadi dalam acara Diskusi Forum Legislasi tentang RUU Tapera di Ruang Wartawan Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (26/10) lalu mengatakan, perjalanan perumusan Tapera sudah lama dan sangat dinantikan oleh masyarakat. Rancangan Undang–Undang Tabungan Perumahan Rakyat sudah diusulkan sejak periode 2014 – 2015 dan disusulkan kembali sebagai usulan dewan untuk periode 2015 – 2019.

Yoseph terpilih kembali menjadi Ketua Pansus Tapera untuk periode 2015 – 2019 setelah sebelumnya juga menduduki posisi yang sama. “DPR dan pemerintah siap dengan sepenuh hati untuk menyelesaikan RUU Tapera. Sekitar tujuh puluh persen pemerintah sudah menyetujui pasal demi pasal yang tertuang dalam RUU Tapera dan ada sekitar 413 daftar inventaris masalah yang telah disetujui pemerintah dan dinyatakan tetap,” jelas Yoseph.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus, mengatakan bahwa RUU Tapera sangat penting dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. Adapun besaran iuran untuk Tapera akan diatur dalam peraturan pemerintah.

“Rancangan Undang–Undang Tabungan Perumahan Rakyat sangat penting untuk membantu MBR memiliki rumah, mengingat di Indonesia saat ini terdapat kurang lebih delapan puluh persen masyarakat yang perlu dibantu untuk mendapatkan rumah sementara hanya dua puluh persen masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan rumah atas dasar kemampuan ekonominya sendiri. Serikat buruh mendukung Tapera asalkan pemanfaatan dana Tapera jelas bagi mereka,”  ujar Maurin.

propertynbank.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me