Pengembang Keluhkan Regulasi BI

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pertumbuhan sektor properti yang terjadi dua hingga tiga tahun lalu dinilai Bank Indonesia sudah kelewatan dan cenderung overvalued. Untuk mengontrol pertumbuhan tersebut dan mencegah terjadinya buble BI mengeluarkan sejumlah regulasi. Misalnya loan to value (LTV) atau rasio utang dengan nilai asset (jaminan), jaminan terhadap penyaluran KPR, dan larangan penyaluran KPR inden.

Bank-Indonesia

Kebijakan tersebut oleh kalangan pengembang dinilai menghambat pertumbuhan sektor properti. Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan Ciputra Group Tulus Santoso, dinamika bisnis akan lebih sehat apabila faktornya situasi pasar atau supply & demand.  Intervensi melalui regulasi hanya akan menimbulkan distorsi pasar. “BI itu paling alergi kalau properti naik, dia menganggap kalau properti naik inflasi akan tinggi sehingga dikeluarkan aturan untuk menahan,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (27/10).

Tulus menyebut kenaikan harga properti didorong oleh pengembangan infrastruktur. Karena itu wajar apabila ada infrastruktur atau fasilitas baru harga propertinya naik. Ia memberi contoh Alam Sutera, Serpong, yang harganya naik tajam setelah punya akses tol. Demikian juga  Summarecon Bekasi yang membangun fly over di Jl Ahmad Yani.

“Kita ini negara berkembang yang infrastrukturnya masih tertinggal dan terus membangun sehingga wajar kalau properti naik seiring peningkatan infrastruktur. Jalan dilebarkan saja bisa bikin harga properti naik, saya tegaskan itu wajar jadi pemerintah tidak perlu alergi,” tandasnya.

housing-estate.com