Jabodetabek Akan Diatur Dalam Satu RTRW

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Mobilitas komuter yang kian tinggi di kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) membutuhkan antisipasi dan pengaturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang lebih baik. Pengaturan tata ruang tidak lagi eksklusif per wilayah tapi satu kesatuan kawasan yang terintegrasi.

Trans Jabodetabek

Trans Jabodetabek

“Untuk ini sebenarnya sudah ada payung hukumnya yaitu UU No. 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang. Kami akan mengajukan revisi terbatas terhadap UU ini sehingga RTRW Jabodetabek akan sama dan peruntukan lahan di kawasan ini juga menjadi lebih jelas,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, dalam kuliah umum di Jakarta, akhir pekan lalu.

Persoalan umum yang dihadapi kota-kota di Jabodetabek dan sebagian besar kota di Indonesia adalah kondisi transportasi umum yang tidak nyaman untuk melakukan mobilitas. Pemanfaatan lahan di perkotaan juga melahirkan kawasan-kawasan ekslusif yang menimbulkan kemacetan. Akibatnya ruang untuk fasilitas umum dan sosial sangat kurang.

Ferry mengusulkan revisi aturan RTRW kawasan Jabodetabek  paling tidak berlaku untuk jangka waktu 10 tahun. Koefisien dasar bangunan (KDB) juga harus diatur maksimal boleh  dibangun 60-70 persen. Untuk area komersial yang boleh dibangun lebih kecil lagi 50 persen.

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi Yayat Supriatna, desain tata ruang yang menyatu tidak dapat ditawar lagi. Sebab, kota-kota di Jabodetabek sudah beraglumerasi atau  menyatu secara fungsional. “Kawasan Jabodetabek harusnya (kewenangannya) ada di dalam satu otoritas, seperti yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2008. Aturan ini lebih luas lagi karena mencakup kawasan Puncak, Cianjur (Bopuncur), yang saat ini tengah direvisi,” imbuhnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me