Terkait Lumbung Padi, Tata Ruang Karawang Harus Jelas

Big Banner

Selain Cikarang, perlahan namun pasti sepertinya posisi Karawang sebagai daerah kawasan industri pun kini kian diperhitungkan para pengembang properti. Sudah jadi rumusan umum, daerah industri bakal menyedot tenaga kerja, tingkat perekonomiannya bakal meningkat serta tingkat kebutuhan akan hunian pun akan semakin tinggi. 

Luas wilayah Karawang sebagai sebuah daerah kabupaten mencapai 175.327 hektare. Diperuntukkan bagi industri 5.837 hektare dan kini sudah terbangun lebih dari 2.250 hektare. Karawang menyimpan potensi besar untuk menyamai Cikarang, jadi wajar kalau satu persatu pengembang mulai melirik Karawang. 

“Karawang dan Cikarang itu kan berdekatan, juga masuk wilayah daerah industri, jadi ya bisa semaju Cikarang propertinya,” kata Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). 

Karawang belakangan memang kian populer dikenal sebagai daerah kawasan industri, namun satu hal yang perlu diperhatikan Karawang sejak dulu juga dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional. Menurut data Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang, selain sebagai lumbung padi daerah Jawa Barat, Karawang juga berkonstribusi bagi kebutuhan beras nasional, dengan rata-rata capaian 865.000 ton per tahun. 

“Kan masih ada lahan-lahan lainnya yang masih bisa kita garap untuk properti. Di satu sisi kami juga berharap agar lahan pertanian tidak beralihfungsi menjadi lahan properti. Jadi dinas tata ruangnya dituntut harus lebih tegas,” kata Eddy Ganefo. 

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai salah satu pelaku pengembang properti di Tanah Air, dirinya berharap selain tegas, dinas tata ruang juga mampu membuat detail rancangan, daerah mana yang diperuntukkan bagi lahan pertanian, dan lahan mana yang boleh untuk dikembangkan untuk keperluan lainnya, seperti halnya bisnis properti. 

“Selain itu juga harus transparan, jadi kami benar-benar bisa tahu mana yang boleh mana yang tidak,” kata Eddy. 

Di sisi lain pakar tata ruang Yayat Supriatna berpendapat, agar lahan pertanian di Karawang tetap terlindungi, sebaiknya pemerintah  dalam hal ini lebih memperketat pemberian izin atas pembangunan sebuah lahan. Selain itu menurutnya, untuk persoalan perlindungan lahan pertanian sebenarnya sudah di atur dalam Undang-Undang (UU) tentang perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan. 

“Sudah ada UU yang mengatur, kalau itu benar-benar diterapkan tentunya tidak akan terjadi masalah. Sebaiknya  pembangunan sebuah kota atau daerah tetap harus mengacu pada perencanaan tata ruang yang sudah ada,” kata Yayat. 

Lebih lanjut ia mengatakan, pada dasarnya setiap daerah atau kota sudah memiliki rencana tata ruang dalam pembangunan wilayahnya, tapi memang dalam tataran praktiknya belum dilaksanakan secara ideal. Masih belum menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 

“Yang harus selalu diingat, ruang itu bukan komoditas, tanah itu bukan komoditas ada tanggung jawab sosial dalam penggunaannya. Jadi dalam pemanfaatnya sebaiknya tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Kalau harga tanah benar-benar dilepas pada mekanisme pasar, ya hanya akan dikuasai para pemilik modal besar saja,” kata Yayat.

 

 

 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me