Tahun 2016, Bisnis Properti Diprediksi Membaik

Big Banner

Sektor properti dipercaya dapat bertumbuh pada tahun depan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional dan implementasi deregulasi paket kebijakan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bidang Rumah Sederhana Tapak Dadang Juhro menyampaikan, industri properti pada 2016 diprediksi membaik seiring dengan pemulihan sitasi ekonomi dalam negeri.

Permintaan hunian untuk segmen menengah-atas diyakini juga dapat bertumbuh setelah mengalami perlambatan di tahun ini.

Faktor pemicu pertumbuhan ialah deregulasi sejumlah kebijakan ekonomi yang terkait dengan properti seperti penyederhanaan perizinan, percepatan waktu dan pemangkasan biaya sertifikasi lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta berbagai keringanan perpajakan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun sudah meningkatkan anggaran subsidi pembangunan rumah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Adapun alokasi dana FLPP naik menjadi Rp9,3 triliun dibandingkan pada 2015 sebesar Rp5,1 triliun.

Dia mengatakan, koordinasi lintas pemerintah untuk menata ulang sistem dan regulasi di sektor properti menjadi faktor penentu suksesnya Program Sejuta Rumah.

Untuk segmen komersial, pertumbuhan semakin positif pada tahun depan seiring besarnya permintaan pasar, di samping sisi suplai masih belum memadai.

Dadang pun menganggap, stabilitas politik dan kinerja perekonomian berperan besar terhadap pertumbuhan industri properti.

Asosiasi REI mencatat, pemerintah sudah melakukan pembahasan enam poin regulasi terkait sektor papan, yaitu penyederhanaan dan pembebasan biaya perizinan untuk rumah bagi MBR, kemudahan sertifikasi lahan, regulasi yang terintegrasi, suku bunga maksimal 5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 1%, serta keringanan fasilitas perpajakan.

“Sedangkan masih ada tujuh poin usulan REI yang belum berproses,” ujarnya seperti dilansir Bisnis.com.

Ketujuh poin tersebut ialah penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), revisi ketentuan hunian berimbang, serta adanya jalur kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja di sektor informal.

Selanjutnya, bantuan uang muka bagi PNS/TNI-POLRI, kredit kepemilikan lahan bagi pengembang, bantuan dan kemudahan kelistrikan, serta dukungan infrastruktur. (as)

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me