Cuma 20 Persen Rakyat Indonesia yang Mampu Beli Hunian

Big Banner

Selain sandang dan pangan, hunian merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Sayangnya di Indonesia, persoalan hunian masih menjadi permasalahan yang cukup krusial. 

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 backlog properti mencapai angka 13,6 juta, dengan pertumbuhan masyarakat rata-rata 800 ribu per tahun dan kesanggupan seluruh pengembang dalam membangun hunian sekira 200-300 ribu per tahun, maka backlog tahun ini diperkirakan mencapai angkai 15 juta.  

“Berdasarkan data kami, hanya 20 persen masyarakat Indonesia yang mampu membeli hunian secara mandiri. Sisanya yang 80 persen terbagi dalam dua kelas lagi, yang 40 persen pertama mampu tapi harus dengan bantuan pemerintah, sisa 40 persen berikutnya benar-benar tidak mampu sama sekali untuk membeli hunian,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PU-PeRa), Maurin Sitorus di Indonesia Infastructure Week 2015, di Jakarta Convention Centre. 
 

BACA JUGA : BETON PRACETAK, SOLUSI PERCEPAT PEMBANGUNAN RUMAH

Guna memecahkan persoalan tersebut, Maurin menjelaskan, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah. Salah satunya, untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk memiliki hunian, maka pemerintah akan menggalakan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), sedangkan yang mampu tapi tetap membutuhkan subsidi akan disediakan rumah susun milik (rusunami). 

“Selain itu, untuk masyarakat berpenghasilan rendah kami juga menyediakan rumah swadaya dan rumah khusus. Rumah khusus lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat di kawasan perbatasan negara, seperti halnya bagi anggota TNI, Polri yang bertugas di perbatasan,” kata Dedi Permadi, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian PU-Pera.  

Terkait persoalan perumahan di Indonesia, permasalahan pertanahan hingga saat ini menurut Muarin masih menjadi problem utama, terutama di kota-kota besar layaknya di Jakarta. Lahan kini semakin terbatas, dan bila ada harganya sangat mahal. 

“Persoalan tanah hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan,” katanya. 

Untuk itulah menurut Direktur BTN, Mansur S Nasution guna mengatasi permasalahan perumahan di Tanah Air diperlukan intervensi pemerintah dalam upaya untuk peningkatan suplai perumahan. 

“Selain itu juga harus ada intervensi dari pemerintah untuk memastikan ketersedian terkait biaya perumahan,” katanya.

 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me