Apersi Sumbang 65% Pasokan Program Sejuta Rumah

Big Banner

Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan hampir 65 persen realisasi program sejuta rumah merupakan kontribusi anggota Apersi dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan sisanya dari asosiasi lain, Perumnas dan pemerintah.

Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo mengatakan, meski tidak mematok target yang besar, pihak Apersi memastikan pembangunan rumah subsidi oleh anggotanya terealisasi sesuai harapan. Menurut dia, Apersi tidak butuh pencitraan, namun fokus bekerja.

Hingga September 2015, jelas dia, sebanyak 60.000 unit rumah sudah dibangun dan dijual anggota Apersi dari target 65.000 unit pada tahun ini.

Eddy justru mempertanyakan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menyebutkan realisasi rumah subsidi dari Apersi sudah mencapai 150.000 unit. Padahal, kata Eddy, pihak Apersi sendiri tidak pernah memberikan angka realisasi sebanyak itu.

“Itu data keliru, karena realisasi kami baru sekitar 60.000 unit. Jadi sisanya dari mana saya enggak tahu,” ujar Eddy Ganefo saat acara perayaan HUT ke-17 Apersi di hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/11).

Secara keseluruhan, Eddy Ganefo mempertanyakan soal total realisasi program sejuta rumah yang dikatakan Kempupera sudah mencapai hampir 500.000 unit. Sesuai data yang diperoleh Apersi, kata dia, realisasi program ini baru sekitar 90.000 unit, dan 65 persen diantaranya dibangun oleh anggota Apersi.

Kalau pun ditambah dengan rumah komersial yang saat ini penjualannya sedang turun, Eddy memastikan, angka realisasi tersebut tidak mungkin melebihi pencapaian tahun lalu.

“Pasokan rumah komersil ini enggak lebih dari 100.000 unit, jadi belum sampai 200.000 unit, apalagi 500.000 unit,” tegas Eddy Ganefo yang juga Ketua Umum DPP Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tersebut.

Penyelesaian Dualisme Kepengurusan

Terkait dualisme kepengurusan Apersi, Eddy Ganefo, mengatakan, Apersi yang dia pimpin, merupakan asosiasi berbadan hukum yang diakui Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), bahkan diklaim satu-satunya asosiasi yang berbadan hukum.

SK Kemkumham itu, kata dia, sudah diuji pihak lain, di mana setelah pengujian hingga tingkat banding dan kasasi di Mahkamah Agung sudah dinyatakan sah, dengan Putusan MA pada 26 Februari  2015 yang menolak kasasi pengurus tandingan dan hasil putusan diterima oleh PTUN pada 19 Oktober 2015.

“Dengan putusan ini, maka Apersi hanya satu, hak paten nama dan logo Apersi juga sah milik kita,” tegas Eddy Ganefo.

Feriawan Hidayat/PCN

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me