Apersi Minta Jokowi Keluarkan Kepres Program Sejuta Rumah

Big Banner

Karawaci – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Kepres) terkait pelaksanaan Program Sejuta Rumah. Hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan percepatan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mewakili asosiasi, Ketua DPD Apersi Banten, Sabri Nurdin menjelaskan, pihaknya sangat mendukung adanya Program Sejuta Rumah yang digagas pemerintah. Program tersebut, kata dia, sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hanya saja, lanjut Sabri Nurdin, saat ini dalam pelaksanaan program Sejuta Rumah tersebut, para pengembang hanya berpatokan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Padahal, jelas dia, dalam pembangunan rumah MBR tersebut melibatkan beberapa stake holder (pemangku kepentingan) terkait.

“Perlu ada aturan yang lebih tinggi lagi, agar tidak terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian, karena program ini mencakup multi sektoral,” jelas Sabri Nurdin.

Akibat belum adanya PP atau Kepres tersebut, lanjut Sabri Nurdin, pihaknya kerap mengalami hambatan dalam pembangunan sehingga berdampak perlambatan capaian yang ditetapkan.

“Hingga akhir 2015 nanti, kami yakin bisa memenuhi hingga 5.000 rumah MBR dari target Kempupera sebanyak 3.300 rumah. Namun, angka itu jauh dibawah target yang biasa kami raih sebanyak 10.000 hingga 15.000 rumah,” jelasnya.

Lebih lanjut Sabri menjelaskan, beberapa hambatan yang biasa dihadapi pengembang antara lain sulitnya mendapatkan perijinan, masalah pajak, serta pembuatan sertifikat rumah.

“Kami hanya berharap bisa dipermudah dalam pelaksanaan pembangunan serta perijinannya. Sehinnga Program Sejuta Rumah ini tidak hanya sekedar Nawacita tetapi ada buktinya langsung,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Apersi Banten, Defrian Olifia, menjelaskan, sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat. Selama 17 tahun kehadirannya, kata Defian, Apersi telah berhasil membangunan ratusan ribu rumah di Indonesia.

“Khusus untuk DPD Apersi Banten saja, selama 11 tahun ini minimal telah membangun 55.000 rumah. Kedepan kami akan terus bermitra dengan pemerintah dalam hal pengadaan rumah,” kata Defrian.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPP Apersi, Illen Budhiarsyah, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mengembalikan fungsi koordinasi pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun demikian, kata dia, fungsi koordinasi Bappenas jangan hanya terbatas kepada pembangunan infrastruktur semata.

“Kami berharap Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinir pelaksanaan program penyediaan rumah rakyat sehingga ini dapat berjalan sinergi antara infrastruktur yang dibangun dan perumahan rakyat,” tambahnya.

Feriawan Hidayat/FER

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me