Inpres Penyederhanaan Perizinan Perumahan Segera Terbit

Big Banner

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengestimasi Instruksi Presiden (inpres) terkait dengan penyederhanaan perizinan perumahan akan terbit akhir November 2015.
 
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin pihak Kementerian PUPR telah menyerahkan naskah inpres ke Sekretariat Negara. “November ini sudah bisa jalan,” ujarnya seperti dilansir Bisnis.com.
 
Dia menjelaskan, inpres akan menjadi payung hukum untuk memangkas perizinan perumahan yang selama ini dinilai berbelit-belit. Inpres tersebut sekaligus membuat kewenangan peizinan akan kembali ke pemerintah pusat, tidak lagi dipegang pemerintah daerah.
 
Namun, kewenangan ini terbatas pada perizinan perumahan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Syarif berharap, inpres ini bisa ditanggapi pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah.
 
Sebagaimana diketahui, perizinan pembangunan perumahan memiliki tahapan yang berbeda di tiap daerah. Jumlah tahapan izin yang harus ditempuh pengembang mencapai 27 tahap hingga 42 tahap.
 
Inpres akan mengatur penyederhaan perizinan menjadi hanya delapan tahap, yakni Izin Lingkungan Setempat, Izin Rencana Umum Tata Ruang, Izin Pemanfaatan Lahan, Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Badan Lingkungan Hidup, Izin Dampak Lalu Lintas, dan Izin Pengesahan Site Plan.
 
Selain disedernahakan, waktu pengurusan perizinan membangun rumah juga akan dipercepat. Draft Inpres menyatakan, 8 jenis perizinan akan selesai dalam waktu 14 hari kerja untuk perumahan skala besar, dan 9 hari kerja untuk perumahan skala kecil.
 
Sebelumnya, perizinan pembangunan hunian skala besar terdiri dari 42 jenis dengan masa penyelesaian 26 bulan, sedangkan perumahan skala kecil membutuhkan 26 jenis perizinan dengan waktu perampungan selama 16 bulan. (as)

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me