Pemerintah Anggarkan Rp9,2 Triliun untuk FLPP

Big Banner

WE Online, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan dana hingga Rp9,2 triliun pada tahun 2016 untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Agar pelaksanaan FLPP di tahun 2016 lebih optimal, pemerintah telah menganggarkan dana FLPP sebesar Rp9,2 triliun,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2015).

Maurin Sitorus juga sangat menyadari bahwa kalau pelaksanaan KPR FLPP pada tahun 2015 sempat mengalami berbagai kendala karena aspek kesiapan yang dinilai belum mendukung.

Permasalahan itu antara lain, ujar dia, karena telah terserap habis dana FLPP di akhir Juli 2015, sementara pemerintah meluncurkan program sejuta rumah yang membutuhkan dana besar setelah anggaran tahun 2015 disetujui DPR.

Namun, Maurin menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran bagi semua pelaku pembangunan dan juga bank pelaksana FLPP karena pemerintah komit terhadap program tersebut.

Sebelumnya, lembaga Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan, program sejuta rumah yang telah dicanangkan pemerintah masih terbentur beberapa hambatan termasuk penyediaan lahan, pembiayaan, dan regulasi.

“Sebagian besar rumah yang dibiayai FLPP sebanyak 68.000 unit terancam sulit untuk ditingkatkan dengan habisnya dana FLPP dan belum berjalannya subsidi selisih bunga. Dengan angka tersebut maka dengan adanya Program Sejuta Rumah belum menunjukkan peningkatan yang sigfinikan,” kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda.

Menurut dia, beberapa hambatan yang ada diperkirakan bukan dari sisi permintaan melainkan dari masalah pasokan dan pembiayaan. Hal itu karena dari sisi permintaan dipastikan sangat banyak masyarakat yang berminat dan daya beli relatif masih terjaga.

Dari sisi penyediaan lahan, Indonesia Property Watch menyoroti masalah keberlanjutan Program Sejuta Rumah dikarenakan masalah ketersediaan lahan sangat krusial dalam hal pembangunan rumah.

“Harga tanah yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah menyebabkan pengembang menengah bawah dikhawatirkan tidak dapat membeli lahan lagi setelah ‘land bank’ (bank tanah) mereka habis,” katanya.

Ia memperkirakan bahwa dengan skala pengembangan lahan yang ada selama ini untuk pengembang menengah bawah, maka diperkirakan lahan akan habis dalam jangka waktu dua tahun lagi dan setelah itu dipertanyakan masalah ketersediaan lahan bagi pengembang untuk terus dapat membangun.

Sementara dari sisi pembiayaan, ujar dia, selisih subsidi bunga yang diusulkan Kementerian PUPR masih dirasakan belum dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembiayaan rumah sehingga minimnya anggaran untuk FLPP menjadi permasalahan yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah. (Ant)

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: btnproperti.co.id

wartaekonomi.co.id

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me