Bekasi Diguyur 30 Proyek Apartemen

Big Banner

BEKASI – Kota Bekasi terus kedatangan proyek apartemen dalam dua tahun terakhir. Hingga kini, setidaknya ada 30 proyek hunian vertikal dengan kapasitas sedikitnya 50.135 unit apartemen.
“Bekasi masih potensial seiring pertumbuhan penduduk dan minat investasi masyarakat di apartemen,” kata Anton Sitorus, head of research Savills PCI, dalam diskusi Potensi Hunian Vertikal Mendorong Pertumbuhan Kawasan Penyangga Jakarta, yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Hotel Horison Bekasi, Rabu (18/11).
Saat ini, menurut data Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ada 30 proyek apartemen yang sudah mendapat izin maupun yang sudah terbangun. Selain itu, terdapat lima pengembang yang sedang tahap pembenahan siteplan.
Anton Sitorus menambahkan, pertumbuhan penduduk Bekasi mendorong permintaan hunian khususnya vertikal. Selain itu, ujar dia, meningkatnya pembangunan apartemen juga didorong oleh ekspansi pengembang properti yang membidik segmen pekerja. “Ada juga yang membidik segmen ekspatriat yang bekerja di kawasan industri di sekitar kota Bekasi,” kata dia.
Hal itu diakui oleh Corporate Secretary and Branding PT Langgeng Makmur Perkasa (LMP) Iwan Nur Iswan. Menurut dia, kota Bekasi amat potensial bagi pengembangan hunian vertikal seiring dengan pertumbuhan kota dan pembangunan infrastruktur transportasi. “Kami membangun hunian vertikal Wismaya Residences untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang terus meningkat di Bekasi,” paparnya.
Kini, kata dia, terjadi pergeseran kultur masyarakat dari hunian tapak (landed house) menuju hunian vertikal (highrise). Kedepan, selain karena keterbatasan lahan, masyarakat memilih apartemen karena aspek kenyamanan dan keselamatannya. “Karena itu, Wismaya Residence menyediakan hunian yang aman, nyaman, dan sehat,” katanya.

 

Perizinan Normal

 

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Pemkot Bekasi, Koswara menjelaskan, peningkatan pembangunan apartemen di kawasannya dipicu beberapa aspek. Selain karena pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 3,6% per tahun, juga disebabkan persoalan lahan. Dari luas Kota Bekasi yang mencapai sekitar 21.049 hektare (ha), peruntukan bagi hunian hanya sekitar 9.540 ha.
“Dari jumlah peruntukan bagi hunian tersebut kini hanya tersisa 1.781 hektare,” kata dia.
Karena itu, kata dia, Pemkot Bekasi pengembangan hunian vertikal dituangkan dalam Rencana Tata dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011-2031. Penyebab kebijakan itu, lanjutnya, disebabkan oleh semakin terbatasnya lahan di kota Bekasi. Lalu, untuk pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang terus berkembang. Selain itu, adanya tuntutan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH).
“Pembangunan hunian vertikal akan banyak menyumbang RTH yang dibutuhkan oleh kota Bekasi,” ujar Koswara.
Cara untuk mewujudkan hal itu, kata dia, Pemkot Bekasi menuangkannya dalam persyaratan perizinan yang harus dipenuhi para pengembang. Bagi pengembang hunian vertikal yang berdiri sendiri, syarat RTH yang harus dipenuhi adalah 30% dari total luas lahan yang dimiliki. Sedangkan bagi pengembang yang menggarap proyek properti terpadu (mixed use) persyaratannya adalah 20%.
“Kami hanya mengizinkan pengembangan hunian vertikal bagi pengembang yang memiliki lahan seluas minimal 5.000 meter persegi. Perizinan yang kami terapkan tergolong normal,” paparnya.
Sekalipun demikian, bagi Anton Sitorus, Pemkot Bekasi harus lebih terencana dalam merancang tata kotanya. Dia berharap pengembangan kota justeru tidak semata untuk highrise, melainkan juga mendorong terbangunnya lowrise atau midrise.
“Perencanaan yang kurang tepat bisa berdampak negative pada masalah sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Bagi Senior Vice President Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division PT Bank Tabungan Negara Tbk, Suryanti Agusniar, kawasan Bekasi menjadi salah satu penyumbang kredit pemilikan apartemen (KPA). Hingga saat ini, lanjutnya, BTN telah membiayai KPA untuk 26 proyek hunian vertikal di Bekasi baik kota maupun kabupaten. Secara nasional, katanya, kawasan Jabodetabek menyumbang 80% dari total KPA BTN.
“Selain KPA kami juga memberikan kredit konstruksi bahkan kredit pembelian lahan bagi para pengembang properti,” kata dia.
Menurut dia, saat ini terjadi penurunan KPA menyusul pemberlakuan loan to value (LTV) dan KPR indent. Sekalipun ada pelonggaran beberapa waktu lalu, tetap saja KPA belum kembali norbal seprti sebelum pengetatan LTV pada 2014.
Di sisi lain, tambahnya, penurunan KPA juga dipicu oleh tren pembelian secara tunai atau tunai bertahap (installment). Para konsumen bisa membayar secara bertahap kepada para pengembang yang memberi rentang pembayaran cukup panjang. Sekalipun, kata dia, BTN juga memberi kemudahan berupa uang muka murah dan tenor hingga 15 tahun untuk KPA.
“Tapi kami optimistis penjualan apartemen melalui KPA akan kembali pulih pada tahun depan. Bahkan bisa booming jika sejumlah aturan yang menghambat bisa dicabut,” tegasnya.

Investor Daily

Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com