Batas Harga Kepemilikan Properti WNA di Bawah Rp10 Miliar

Big Banner

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah merampungkan pembahasan mengenai kepemilikan properti oleh warga negara asing atau WNA.

Beberapa poin yang diputuskan ialah objek properti berlaku untuk rumah tapak dan apartemen dengan batas atas harga di bawah Rp10 miliar, serta berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN M. Noor Marzuki mengatakan, secara substansi BPN sudah melakukan rapat dan mengusulkan berbagai poin  Kemenko mengenai revisi PP no.41/1996 perihal kepemilikan properti oleh WNA

Adapun pembahasan lanjutan akan dilakukan lintas kementerian yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penetapan payung hukumnya.

“Secara substansi kami sudah selesai. Nantinya ada pembahasan lanjutan lintas kementerian, kemudian masuk ke Kemenkumham dan Mensesneg untuk legal option-nya,” ujarnya seperti dilansir Bisnis.com.

Kementerian ATR/BPN merekomendasikan agar peraturan yang baru mengenai kepemilikan properti bagi WNA mampu memberikan daya tarik bagi pasar asing untuk memiliki aset di dalam negeri, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengenai objek properti yang dapat dibeli, sambungnya, ialah rumah tapak ataupun apartemen di seluruh wilayah Indonesia, dan tidak hanya terbatas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Adapun batasan harga yang sebelumnya sebesar Rp10 miliar akan diturunkan, karena menyesuaikan dengan kondisi suplai di lapangan berdasarkan usulan para pengembang.

“Batasan harga ada penurunan dari Rp10 miliar. Kami sudah mengundang pengembang, dan kebijakan ini tentunya tidak hanya berlaku untuk Jakarta, tetapi melihat kondisi keseluruhan Indonesia,” tuturnya.

Walaupun enggan menjelaskan soal durasi kepemilikan, Marzuki menegaskan pemerintah hanya akan membuka keran kepemilikan dengan status hak pakai.

Terkait kapan payung hukum kepemilikan properti bagi WNA dapat dipublikasikan, menurutnya, berada pada wewenang Kemenko Perekonomian, karena beleid ini masuk ke dalam instrumen paket kebijakan ekonomi. (as)

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me