4 Prioritas Kebijakan BI Perkuat Ekonomi Nasional

Big Banner

Bank Indonesia merumuskan sebanyak empat prioritas kebijakan guna memperkuat kondisi dan daya saing ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo di “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015”. 

Prioritas kebijakan tersebut yakni kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, kebijakan penguatan sektor keuangan, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik, serta ketersediaan air untuk kebijakan industrialisasi di berbagai sektor. 

Kebijakan pertama yang menyangkut upaya peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, hingga ketersediaan air. 

“Dari sisi kebijakan energi, kami merekomendasikan agar kebijakan terus diarahkan pada upaya untuk mendorong peningkatan energi primer dan meningkatkan peranan energi baru yang terbarukan dalam kerangka bauran energi nasional,” terang Agus seperti informasi yang diterima Rumahku.com.  

Kebijakan kedua terkait industrialisasi yang tak hanya terbatas pada sektor industri pengolahan namun berlaku juga untuk sektor unggulan lainnya. 

“Prioritas kebijakan industrialisasi akan semakin memberikan makna pada pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan jika disertai dengan kebijakan yang mendukung pengembangan industri wilayah di luar Jawa,” tambahnya. 

Selanjutnya kebijakan ketiga yakni dengan percepatan pembangunan infrastruktur baik dari segi fisik maupun non-fisik. Bank Indonesia sangat mendukung upaya pemerintah dalam membangun proyek jalan tol, revitalisasi pelabuhan, hingga kereta api. Agus yakin kuatnya konektivitas fisik akan berpengaruh pada penurunan biaya logistik yang merata di seluruh wilayah di Indonesia.  

Sementara itu kebijakan keempat terkait penguatan di sektor keuangan. Diarahkan untuk memperluas sektor keuangan dalam hal pembiayaan ekonomi, dan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan. 

“Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan mencakup dua hal penting, yaitu kebijakan yang terkait dengan landasan hukum penanganan krisis pada sektor keuangan dan kebijakan terkait dengan kelembagaan di institusi keuangan,” pungkas Agus.

 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me