Pembelian Tunai Bertahap Berisiko, Tapi Makin Disukai

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pembelian properti secara tunai bertahap terus meningkat. Menurut survei harga properti residensial Bank Indonesia (BI), pembelian properti dengan mengangsur langsung kepada pengembang naik signifikan. Pada triwulan ketiga 2015 angkanya sebesar 16,36 persen,  bahkan sempat mencapai 18,78% pada kuartal II 2015. Jumlah itu lebih tinggi dari periode tahun-tahun sebelumnya sebesar 11,33 persen.

Ilustrasi

Ilustrasi

Meningkatnya pembelian tunai bertahap (instalment) ini karena beberapa sebab, antara lain semakin ketatnya penyaluran KPR terutama untuk rumah kedua dan berikutnya. Sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) pembelian rumah kedua dengan KPR uang mukanya 30 persen, untuk rumah ketiga 40 persen. Selain itu pembelian tunai bertahap jatuhnya lebih murah karena konsumen tidak perlu membayar biaya proses KPR (provisi, asuransi, notaries, administrasi) yang nilainya sekitar 7 persen dari nilai kredit.

“(Selain KPR makin ketat) Cara pembayaran ini disodorkan pengembang karena melemahnya perekonomian dan melemahnya daya beli konsumen. Pengembang memang agak ‘merendah’ agar produknya dapat terjual,” ujar Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) kepada housing-estate.com pada acara peluncuran proyek properti di Manado, belum lama ini.

Namun, cara pembelian tunai bertahap itu bukan tanpa resiko. Ada kemungkinan sertipikat per kaveling belum pecah sehingga alas hak yang jadi pegangan konsumen lemah atau belum ada. Sertipikatnya masih induk atas nama pengembang atau sedang dalam proses dipecah. Apabila sertipikatnya sudah dipecah yang akan memegang pengembang. Ini berbeda dengan pembelian dengan KPR, bank hanya mau membiayai kalau sertipikatnya sudah pecah. Setelah akad kredit sertipikat disimpan bank sebagai jaminan kredit. Selain itu bank minta semua perizinannya beres termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Jadi, pembelian dengan KPR lebih aman, kalau cicilan kepada pengembang lebih berisiko. Terlebih BI belum membuat peraturan resmi cara bayar tersebut, bagaimana nanti perlindungan konsumennya,” ujar Suryanti Agustinar, SVP Non Subsidizied Mortgage & Consumer Lending Division Bank BTN, seperti dikutip  Bisnis.com, pekan lalu.

Ali mengakui pembayaran ke pengembang ada risikonya, misalnya pengembangnya bermasalah sehingga proyeknya akan macet atau dapat pengembang nakal. “Misalnya proyeknya dua tahun habis, sementara cicilan baru selesai tiga tahun, tiba-tiba tahun kedua keuangan pengembang macet, kaburlah pengembangnya,” terangnya.

Kendati demikian, imbuh Ali, konsumen tetap punya pegangan sebagai bukti jual beli. Yaitu surat PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli), walaupun dokumen tersebut tidak sekuat AJB (Akta Jual Beli). Ia berpendapat selama kondisi pasar properti belum pulih cara pembayaran tunai bertahap ke pengembang sebaiknya jangan dilarang. Sebab, PPJB di Indonesia dilegalkan. “Karena itu konsumen wajib mempertimbangkan nama dan kredibitas pengembang sebelum memutuskan membeli properti. Pengembang-pengembang besar yang punya recurring income (pendapatan berulang) umumnya aman,” katanya.

housing-estate.com