BI Diminta Relaksasi Batas Uang Muka

Big Banner

Indonesia Property Watch (IPW) mengusulkan agar Bank Indonesia merelaksasi batas uang muka untuk fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) pertama.
 
CEO IPW, Ali Tranghanda, pembatasan uang muka atau down payment (DP) masih memberatkan konsumen. Per Juni 2015, BI menurunkan batas uang muka sebesar 10% atau menaikkan rasio nilai pinjaman yang boleh disalurkan dengan besaran yang sama.
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, segmen pengguna KPR khususnya KPR pertama adalah end-user, dengan demikian maka perlu relaksasi yang tidak setengah-setengah di segmen ini. Kalau perlu aturan LTV untuk KPR Pertama dapat dibebaskan dan diserahkan kepada bank masing-masing, jelas Ali dalam keterangan tertulis yang dikutip Bisnis.com.
 
Dia menerangkan, hingga triwulan III 2015, pasar perumahan masih tertekan. Data yang dihimpun IPW menunjukkan, penjualan perumahan di Jabodetabek dan Banten turun 19,4% secara tahunan.
 
Ali menekankan, penurunan yang terjadi di semua segmen ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, apalagi pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan rumah sederhana melalui Program Sejuta Rumah.
 
Menurut Ali, relaksasi pembatasan uang muka akan mendorong pembelian properti oleh kalangan pembeli rumah pertama. Dia menepis kekhawatiran relaksasi uang muka akan mendorong peningkatan kredit bermasalah.
 
“Bila memang terjadi kredit macet, maka bank dapat melelang aset yang ada dan harga tidak akan turun seperti kendaraan bermotor. Selain itu rumah tidak bisa dibawa kemana-mana sehingga sangat aman dari sisi jaminan,” jelasnya. (as)

ciputraentrepreneurship.com