Pasokan Rumah Apersi Meningkat Pada 2016

Big Banner

Jakarta-Pengembang rumah murah yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan pembangunan 100 ribu rumah pada 2016. Hal itu ditopang oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap mendukung para pengembang properti.

“Kami optimis menaikkan target pengembangan hunian murah tahun depan sekitar 75 ribu hingga 100 ribu, karena kebijakan perumahan yang cukup membantu pengembang. Di sisi lain, daya beli masyarakat mulai ada peningkatan,” kata Ketua Umum Apersi versi Munas Jakarta, Anton R Santoso, di sela ulang tahun Apersi, di Jakarta, baru-baru ini.

Tahun ini, kata Anton, Apersi mentargetkan pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 50 ribu rumah yang dikembangkan oleh 1.700 anggota Apersi.

Dia mengakui bahwa penyediaan rumah murah tahun ini agak tersendat karena masih banyak regulasi pemerintah yang masih menghambat percepatan program sejuta rumah. Dia mencontohkan, adanya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no.3/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang habis masa waktunya sampai Maret 2015 dan subsidi hanya mensyaratkan untuk rumah susun (rusun).

Dampak dari hal itu, kata dia, para pengembang akhirnya mengerem pembelian tanah untuk pembangunan rumah tapak bersubsidi.

“Sambil menunggu kebijakan baru, pengembang mulai star lagi bangun rumah murah dan tahun depan diperkirakan bisa jauh lebih cepat dua kali lipat,” kata dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya merevisi menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 sebagai pengganti Permenpera no.3/2014. Instrumen hukum yang baru membolehkan rumah tapak kembali mendapatkan kemudahan dan fasilitas FLPP.

“Pada saat pemerintah menghentikan subsidi rumah tapak, pengembang langsung mengerem investasi tanah untuk bangun rumah murah. Nah, ketika dibuka kembali akhir 2014, percepatan suplai rumah subsidi masih lamban karena menunggu kepastian dilapangan atas kebijakan tersebut,” kata dia.

Menurut Anton, dengan keterbukaan Kementerian PUPR saat ini terhadap seluruh pemangku kepentingan di bidang papan, dan berbagai kemudahan untuk mendongkrak tingkat permintaan, suplai rumah subsidi pada 2016 meningkat. “Kami juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan orsi khusus bagi para pekerja informal untuk mendapatkan rumah yang layak. Pasalnya, di daerah seperti nelayan, pedagang dan tukang ojek tidak bisa mengakses kredit pemilikan rumah atau KPR di perbankan,” ujarnya. 

Investor Daily

Imam Muzakir/Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me