Ahok Minta Pengembang Cicil Kewajiban Pembangunan Rusun

Big Banner

JAKARTA, jktproperty.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang populer dengan sapaan Ahok memberikan kelonggaran kepada pengembang yang terkena kewajiban membangun rumah susun (rusun), mengingat situasi perekonomian belum kondusif.

“Berdasarkan hitungan kami, dari pengembang yang terkena kewajiban membangun rusun, di Jakarta harusnya ada 86.000 unit rusun yang dibangun. Datanya terus kami up date kok. Tapi sekarang kita fair saja, karena lagi susah nggak apa-apa ditunda 1-2 tahun, tapi saya minta ini tetap harus mulai dicicil oleh pengembang,” kata Ahok.

Dia mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada acara rapat kerja daerah (Rakerda) Realestat Indonesia DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (1/12). Sesuai Peraturan Gubernur Jakarta No.540 Tahun 1990, pengembang yang membangun proyek di lahan seluas 5.000 m2 ke atas harus mengalokasikan 20% lahannya untuk pembangunan rusun.

Kelonggaran ini diberikan karena gubernur tidak ingin memberikan beban tambahan kepada pengembang dalam situasi perekonomian nasional yang sedang lemah. “Kami memahami kesulitan yang dihadapai pengembang saat ini. Mereka sedang kesulitan menjual produknya sehingga lebih bijaksana apabila pelaksanaan kewajibannya ditunda sementara, paling tidak 1-2 tahun,” tutur Ahok.

Tapi dia meminta meskipun ada kelonggaran, kewajiban yang melekat pada pengembang harus dicicil. “Namanya kewajiban tentu harus ditunaikan, tapi pas saya jadi gubernur kondisinya lagi lesu. Masa lagi kebingungan saya paksakan juga untuk bangun rusun, untuk balik modal saja susah bagaimana mau menunaikan kewajiban. Tapi tetap namanya utang akan saya kejar terus,” tutur Ahok.

Pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta pertengahan tahun ini telah membentuk satuan tugas (satgas) Pembangunan Rumah Susun (rusun). Satgas tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kewajiban pengembang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menyelesaikan kewajiban membangun rusun.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, Amran Nukman meminta para pengembang untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian, meminta pengembang berkoordinasi dengan satgas. Menurut dia, dengan adanya satgas tersebut akan membantu pengembang dalam menghitung jumlah unit atas kewajibannya membangun rusun. “REI bersama tim teknis dari Pemerintah Daerah akan menghitung berapa jumlah unit kewajiban pasti dari setiap pengembang dan bagaimana nanti menghitung penyelesaian kewajiban itu,” ujarnya.

Setiap pengembang yang membangun dengan luas proyek di atas 5.000 meter persegi harus mengantongi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan berkewajiban membangun rusun seluas 20 persen dari total luas yang dibangun. Kewajiban SIPPT dan denda Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi (SP3L) diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No 540 tahun 1990 dan SK Gubernur No 640 tahun 1992.

Pemda DKI Jakarta sendiri berencana membangun 50.000 unit rumah susun. Pada tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menetapkan akan membangun 7.000 unit rusun. Oleh sebab itu Ahok meminta para pengembang membangun rusun sesuai kewajiban pengembang. Berdasarkan data Pemda DKI terdapat 242 pengembang pemegang SIPPT belum memenuhi kewajibannya. (EKA)

jktproperty.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me