Kalau Mau Properti Moncer, Ini yang Perlu Dilakukan

Big Banner

Jakarta – Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah terkait properti dinilai butuh implementasi di lapangan. Sejumlah paket yang digulirkan pemerintah belakangan ini dianggap masih tataran lintas kementerian.

“Yang berkaitan di sektor properti kelihatannya masih berupa kesepakatan di lintas kementerian dan belum menyentuh struktur yang memiliki otoritas di lapangan, yakni pemerintah daerah,” kata Andreas P Siregar, chief executive officer (CEO) Raja School of Property, kepada Investor Daily, di Jakarta, belum lama ini.

Sebagaimana diberitakan, kebijakan ekonomi jilid I yang digulirkan pemerintah berfokus pada tiga hal besar, yaitu meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Bahkan, terkait dengan properti selain membuat deregulasi perizinan juga mencantumkan sejumlah aspek perpajakan.

Karena itu, kata Andreas Siregar, harapan pelaku pasar terhadap paket kebijakan tersebut di antaranya adalah pembayaran pajak PPN rumah non subsidi ditunda dan penyederhanaan perizinan. Selain itu, penyediaan lahan murah dan relaksasi peraturan BI tentang loan to value (LTV).

“Diharapkan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, sektor properti pada 2016 bisa mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding periode 2014 dan 2015,” ujar dia.

Investor Daily

Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me