Pemda Penentu Arah Pembangunan Gedung

Big Banner
Masjid Agung Kota BandungMasjid Agung Kota Bandung

Propertinet.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PU-PR) bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menggelar seminar atau Talks “Perilaku Tropis dalam Pengembangan Kawasan Urban dan Praktik Arsitektur Kontemporer”, Rabu (2/12/2015). Seminar ini merupakan rangkaian Talks bertema “Melembagakan Undang-undang Bangunan Gedung Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan”.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR Andreas Suhono mengatakan, rangkaian Talks tersebut merupakan bentuk dukungan Kementerian PU-PR sebagai penentu arah pembangunan dan pembuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Bangunan Gedung.

“Kami menyadari bahwa UU Bangunan Gedung ini harus melibatkan banyak pemangku kepentingan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif,” kata Andreas.

Andreas mengatakan, pemerintah daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang menjadi kunci kesuksesan implementasi UU Bangunan Gedung. Sejumlah Pemda diketahui sudah memiliki peraturan daerah terkait bangunan gedung.

Salah satu kota yang sudah mengimplementasi perda tersebut adalah Kota Malang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, Djarot Edy Sulistyono, mengatakan bahwa Malang bukan cuma punya Perda Bangunan Gedung, tapi juga tim ahli bangunan gedung untuk mengatasi pertumbuhan kota yang sangat pesat sebagai kota pariwisata, industri, dan pendidikan.

“Sebuah gedung yang tidak memiliki SLF dinilai tidak layak fungsi sehingga tidak akan dapat dioperasikan,” timpal Djarot.

           Baca Juga!

 

Diana Kusumastuti, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR mengatakan, UU Bangunan Gedung harus diturunkan dalam Perda untuk implementasinya. Hingga 2015, Kementerian PU-PR sudah memfasilitasi 329 kabupaten/kota untuk menyusun bangunan gedung.

“Pada 2019 lalu semua kabupaten atau kota harus punya perda Bangunan Gedung. Kalau tidak punya, APBD tidak dapat turun ke daerah,” kata Diana.

Kementerian PU-PR akan terus mendorong implementasi UU Bangunan Gedung. Dalam kaitan tersebut, Kementerian PU-PR juga berharap bisa mendorong bangunan dengan konsep “green”.

Sejumlah gedung perkantoran sudah menerapkan konsep “hijau” tersebut. Ke depan, diharapkan konsep tersebut tidak hanya diterapkan di perkantoran, tetapi juga hunian.

“Untuk pembinaan bangunan gedung berkonsep hijau ini diharapkan ada koordinasi integrasi secara nasional. Kita harus bersama-sama melakukan ini, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” kata Diana.

Ahmad Nurzaman, pengurus Ikatan Arsitek Indonesia menimpali pendapat tersebut. Menurt dia, investasi awal dari konsep bangunan hijau memang lebih mahal dari bangunan konvensional. Namun, investasi yang lebih mahal itu bisa dinikmati hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama.

“Kalau konsep hijau tidak diterapkan dari sekarang, kita akan terbebani,” kata Ahmad.

propertinet.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me