Tanpa Cadangan Lahan, Kelanjutan Program Sejuta Rumah Cuma Mimpi

Big Banner

Jakarta – Indonesia Property Watch (IPW) memberikan peringatan (warning) terhadap kinerja Program Sejuta Rumah. Hal itu berkaitan dengan kelanjutan (sustainability) program pemerintah untuk penyediaan rumah rakyat ini tiak berhenti ditengah jalan dan menjadi mimpi di siang bolong.

CEO IPW, Ali Tranghada menyampaikan, ada dua hal yang menjadi perhatian pihaknya terkait program Sejuta Rumah, yaitu masalah Pembiayaan dan Pasokan (Supply).

“Program Sejuta Rumah dengan berbagai kendala harus dipertahankan, namun pemerintah harus segera melakukan langkah antisipatif terkait sustainability program ini,” ujar Ali dalam keteranganya, Minggu (13/12).

Dari sisi pembiayaan, lanjut dia, dana untuk FLPP telah habis per Juli 2015 dengan kucuran Rp 5,1 triliun dan dilanjutkan dengan skema selisih bunga. Di tahun depan, akan digulirkan dana Rp 9,22 triliun dengan tambahan Rp 200 miliar untuk selisih bunga.

“Namun dana tersebut diyakini belum cukup mengingat dibutuhkan paling tidak Rp 100 triliun untuk menyukseskan sejuta rumah setahun. Dana-dana dari BPJS seharusnya dapat ditempatkan untuk membantu pembiayaan perumahan rakyat, apakah dalam bentuk bantuan uang muka atau memperbesar porsi FLPP,” kata Ali.

Sementara, untuk sisi pasokan, jelas Ali, IPW menyoroti harga tanah yang semakin mahal. Meskipun permintaan tinggi, lanjutnya, namun tanpa adanya pasokan rumah yang dibangun tentunya tidak akan terjadi manfaat dari Program Sejuta Rumah. “Pemerintah harus berorientasi pada pasar bukan pada fisik terbangun sejuta rumah,” imbuh Ali.

Banyak para pengembang rumah sederhana, kata Ali, membangun rumah di lokasi yang menurut pengamatan tidaklah layak untuk dibangun rumah sederhana karena tidak terkoneksi dengan transportasi masal seperti kereta api, atau bahkan MRT dan LRT.

“Dengan demikian maka beban waktu dan biaya transportasi menjadi mahal dan tidak layak secara ekonomi untuk dihuni oleh masyarakat MBR,” kata dia.

Selain itu, masalah cadangan lahan (land bank) pengembang diperkirakan hanya bertahan selama 2-3 tahun saja. Artinya, kata Ali, setelah itu mereka harus membeli lahan yang tentunya dengan harga yang tinggi bila tidak dikendalikan oleh pemerintah.

“Akhirnya, hal ini akan berdampak terhadap mahalnya harga rumah meninggalkan batasan harga FLPP yang ada sebesar 5 persen per tahun. Bila hal itu terjadi, maka Program Sejuta Rumah hanya tinggal kenangan,” kata Ali.

Feriawan Hidayat/FER

PR

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me