Penggunaan REITS Minim, OJK Minta Kemenkeu Kaji Ulang Soal Insentif Pajak – Property

Big Banner

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.03/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.

Pasalnya, desakan pengkajian ulang ini sehubungan dengan masih minimnya pemanfaatan Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau yang lebih dikenal dengan Real Estate Investment Trust (REIT) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di Indonesia.

Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK Fahri Hilmi mengemukakan, pihaknya berencana akan mendiskusikan terkait hal ini bersama Kementerian Keuangan, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak.

“OJK kerja sama dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini BKF dan Ditjen Pajak untuk diskusikan perlakuan perpajakan,” ucapnya di SCBD Jakarta, Senin (14/12/2015).

Adapun alasannya, agar perlakuan perpajakan menjadikan DIRE lebih kompetitif dengan negara-negara berkembang lainnya, sehingga project DIRE lebih berkembang dibanding yang ada saat ini.

“Dalam waktu dekat akan diskusi soal paket perpajakan, sehingga DIRE akan bersaing dengan negara-negara berkembang,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, DIRE berbentuk KIK di Indonesia cukup besar, namun sampai dengan saat ini, hanya terdapat satu DIRE berbentuk KIK yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Dana Investasi Real Estate Ciptadana Properti Ritel Indonesia dengan kode XCID yang telah dicatatkan pada 1 Agustus 2013.

(rzk)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me