Ketua HUD: Izin Pengembang di Daerah Itu ‘Becek’ Luar Biasa – Property

Big Banner

JAKARTA – Perizinan untuk mengembangkan perumahan atau pemukiman di suatu daerah menjadi satu hal yang paling mendasar. Namun, justru sejumlah pengembang perumahan menilai bahwa di tahap tersebut kerap kali menjadi kendala utamanya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto, menurutnya pungutan biaya oleh sejumlah oknum pegawai negeri untuk mengurus perizinan di daerah menjadi penghambat tersendiri, yang hingga kini masih banyak ditemui.

“Izin di daerah itu ‘becek’ luar biasa, saya pernah nyoba jadi pengembang kecil-kecilan, baru mengurus izin saja sudah dipalak, saya notabane-nya mantan pemerintah masih juga dipalak, apalagi yang bukan?” katanya, Senin (21/12/2015) malam.

Zulfi menambahkan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya berasal dari instansi pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Oknum dari BPN paling sulit untuk dikendalikan,” terang Zulfi.

Dia mengatakan, jika pemerintah hanya fokus terhadap program penyediaan rumah seperti program satu juta rumah, namun mengabaikan pembenahan di internal instansi dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, maka hasilnya tidak signifikan.

“Kalau membicarakan satu juta rumah saja namun BPN misalnya, tidak ikut dibenahi ya sama saja,” pungkas Zulfi.

(rzk)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me