Pemerintah Terus Memangkas Backlog Perumahan

Big Banner

Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memangkas selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang kini mencapai 13,5 juta unit. Di satu sisi kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit. Akibatnya backlog akan terus naik. “Masih ada gap dan kekurangan lagi sebesar 400.000 ribu unit lagi setiap tahunnya, kalau tidak diatas dan ditangani maka backlog nya akan semakin tinggi,” kata Basuki, di Jakarta belum lama ini.

Selain itu, persoalan lainnya adalah rumah yang tidak layak huni yakni sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektare. Keduanya cenderung meningkat.

Perundangan yang berlaku saat ini mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan hunian warganya. Aturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. “Rumah juga mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang cenderung semakin meningkat,” kata Basuki.

Dia menegaskan, sektor properti atau perumahan mempunyai dampak turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Hal itu, katanya, karena sektor ini berkaitan dengn 170 industri sektor lainnya.

Investor Daily

Imam Muzakir/EDO

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me