Kontrak Dikebut, Pemerintah Siap Bangun Sejumlah Infrastruktur

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur pada 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) memiliki 10.752 paket kontrak senilai Rp 73,41 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.344 paket sudah dilelang oleh Kementerian PUPR sejak Agustus hingga Desember 2015 kemarin. 

Demi menyerap anggaran sebesar 6 persen pada akhir Januari, Kementerian PUPR juga telah melakukan penandatanganan kontrak 644 paket senilai Rp 8,81 triliun hari ini. Rabu (6/1/2016). 

Penandatanganan kontrak dilakukan secara serentak di lima lokasi, yaitu Medan, Surabaya, Kalimantan, Banjarmasin, Manado, dan Jayapura. 

Kementerian PUPR menargetkan ada 1.026 paket senilai Rp 25,8 triliun yang siap dikontrak hingga akhir Januari.

Secara total, Kementerian PUPR memiliki pagu anggaran sebesar Rp 104,08 triliun untuk keperluan tahun 2016. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2015. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan total anggaran 2015 senilai Rp 119,62 triliun dengan rincian belanja modal Rp 96 triliun, belanja barang jasa Rp 21 triliun, dan belanja pegawai Rp 2,54 triliun. 

“Tahun 2015 direalisasikan melalui 14.000 paket dengan total penyerapan 94,4 persen,” jelas Basuki, saat memberikan sambutan dalam Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016, di Jakarta, Rabu (6/1/2016). 

Dalam acara yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo itu, Basuki juga merinci penggunaan anggaran tahun 2016. 

Sebanyak 78,05 persen atau Rp 81,24 triliun dari total anggaran digunakan untuk belanja modal, kemudian belanja barang sebesar Rp 20,48 triliun atau 19,68 persen, dan belanja pegawai sebesar Rp 2,36 triliun atau 2,27 persen. 

Lebih lanjut Basuki menyatakan bahwa Kementerian PUPR memiliki beberapa prioritas pembangunan.

“Kami akan membangun 8 waduk baru pada 2016 di Sukoharjo, Lampung, Ciawi, Cipanas, Garut, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Kemudian membangun irigasi, Tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan sebagian Trans Papua sepanjang 263 kilometer,” tutur Basuki. 

Selain itu, akan dilanjutkan kembali pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. 

Termasuk pembangunan 1.500 unit rumah nelayan dan penanganan kampung nelayan di tiga lokasi, yakni Bengkulu, Tegal, dan Pontianak. 

Kementerian PUPR juga akan membangun jaringan irigasi seluas 43.000 hektar, 11.000 lebih unit rusun, SPAM di 13 kabupaten kota yang salah satunya melanjutkan fase kedua pembanguban SPAM Yogyakarta-Sleman-Bantul (Kartamantul).

properti.kompas.com