Memanfaatkan Tanah untuk Rusunawa

Big Banner

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memaksimalkan tanah-tanah di bawah Kementerian PUPR untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah umum atau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Begitupula tanah di bawah Kementerian Keuangan sekitar 300 ribu hektare (ha), yang dalam proses penyerahan ke Kementerian PUPR, digunakan untuk mendukung program Sejuta Rumah.

“Kami bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN berkomitmen untuk menangani permasalahan penyediaan lahan bagi perumahan, khususnya bagi rumah MBR,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Jakarta, belum lama ini.

Pemeritah juga akan menyederhanakan proses perizinan dari 24 izin untuk pembangunan perumahan menjadi 8 izin. Sementara itu, waktu pengurusan izin selama ini 26 bulan dipercepat menjadi 14 hari.

Selain itu, pengembang akan diberikan keringanan tarif penerbitan izin IMB (izin mendirikan bangunan) dan BPHTB untuk rumah MBR. Saat ini sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) sudah mulai menerapkan dan melaksanakan proses tersebut.
“Diharapkan semakin banyak daerah yang bergabung dan melaksanakannya dan ini menjadi peluang percepatan sejuta rumah ke depan,” ujar Menteri.

Investor Daily

Imam Muzakir/EDO

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me