Kemenpera akan Bantu Perumahan bagi Polri

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk Polri. Hal ini karena pemerintah menginginkan seluruh lapisan masyarakat memiliki rumah layak huni.

Begitu juga bagi Pegawai Negeri Sipil dan santri, Kemenpera juga membantu dalam pengadaan rumah dengan cicilan ringan tersebut. Untuk 2013 saja, Kemenpera telah membangun 200 lokasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.

Dari ratusan lokasi perumahan tersebut, di Sumsel juga ada lokasi yang dibangun. Pada 2014, Kemenpera akan membangun kembali 300 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Sumsel. Kesemuanya itu dilakukan supaya masyarakat nantinya dapat memiliki tempat tinggal layak dan sehat.

Khusus untuk anggota Polri di kawasan Pakri Palembang nantinya akan diperuntukkan keluarga dan juga mereka yang lajang.

Pemerintah pusat juga telah membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut di Sumsel. Kesemuanya itu tidak lain sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyiapkan rumah murah.

Berdasarkan data pembangunan rumah susun di Pakri ada dua unit yang terdiri dari tiga lantai di antaranya 48 unit kamar tipe 36, lima buat tipe 27 dan 6 (21).

Perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan rakyat dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan drastis sehingga antara kebutuhan dengan ketersediaan papan setiap tahun berjalan tidak seimbang.

Saat ini setiap tahunnya hanya tersedia 120 ribu rumah untuk rakyat padahal kebutuhan masyarakat hampir mencapai 1 juta unit. Akibatnya banyak warga hidup sangat tidak layak di kolong jembatan, pinggir kali dan sebagainya. Lebih dari 15 juta masyarakat Indonesia tidak bisa membeli rumah. Mereka tinggal di rumah yang tidak sehat dan tak layak huni.

Anggaran negara sebenarnya dinilai cukup memadai untuk membangun rumah rakyat, tetapi perhatian pemerintah sangat kurang. Sementara di sisi lain, sikap masyarakat sudah apatis dan pasrah. Menyikapi hal tersebut, seharusnya pemerintah harus melakukan intervensi agar masyarakatnya hidup sehat dengan tinggal di rumah yang layak meskipun masyarakat diam.

Selama tujuh tahun terakhir, tidak pernah secara khusus ada perhatian terhadap sektor papan, misalnya melalui penyelenggaraan sidang kabinet membahas perumahan rakyat. Sementara kebijakan pemerintah di bidang ekonomi lebih mengarah pada sektor-sektor lainnya, seperti penerbangan, penyeberangan, dan infrastruktur lainnya.

Padahal, permasalahan “backlog” atau kekurangan perumahan di Indonesia selalu diulas setiap tahun, tetapi setiap tahun pula tidak kunjung teratasi dengan baik. Bahkan, jumlah “backlog” pada tahun 2013 ini telah membengkak menjadi 15 juta unit rumah, yang dinilai disebabkan oleh kurangnya pasokan sedangkan permintaan rumah setiap tahun terus meningkat.

Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha terutama dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(et/EA/BD)

Pic: ant

beritadaerah.co.id

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me