Deregulasi Perizinan Perumahan Masih Hanya Teori

Big Banner
Perumahan SederhanaPerumahan Sederhana

Propertinet.com – Deregulasi terkait perizinan perumahan yang digadang-gadang dapat mendorong pertumbuhan sektor properti, dinilai hanya di atas kertas. Implementasinya masih nihil dan tidak ada perubahan sama sekali. Proses perizinan untuk membangun perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih tetap berliku dan membutuhkan biaya tinggi.

Ketua DPD REI Batam, Djaja Roeslim mengungkapkan hal tersebut, Senin (11/1/2016). Menurut Djaja, pihaknya masih harus memenuhi 42 perizinan dengan biaya sebanyak 15 persen dari harga jual rumah. Porsi paling besar adalah mengurus Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT), dan sertifikasi pemecahan lahan.

“Pemangkasan perizinan dari 42 jenis menjadi hanya 8 perizinan belum sampai pada tataran pelaksanaan. Itu masih wacana pusat. Di daerah, masih berlaku aturan lama,” tutur Djaja.

Hal ini, tambah dia, mengindikasikan bahwa tidak ada koordinasi dan sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Daerah.

“Bagaimana bisa memenuhi target pembangunan satu juta rumah, deregulasi perizinan saja tidak jalan, dan masih menghambat pengembang daerah yang fokus membangun rumah MBR,” terang Djaja.

           Baca Juga!

 

Sementara di Kawasan Timur Indonesia, menurut Ketua DPD REI Maluku, M Daud Sangaji, penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan belum disosialisasikan ke Pemerintah Daerah Maluku.

“Perlu waktu. Selain itu juga, pengembangan perumahan di sini masih sedikit. Hanya beberapa pengembang saja yang tahun ini merealisasikan pembangunan rumah untuk MBR,” ucap Daud.

Padahal, Kementerian PUPR sudah memastikan peraturan penyederhanaan perizinan berlaku efektif tahun ini. Tujuannya agar pelaksanaan program sejuta rumah akan lebih baik.

“Tahun depan persiapan lebih matang, lahan sudah siap dan izin makin sederhana,” kata Syarif Burhanudin, Direktur Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Klasik

Dia menuturkan, selama ini masalah perizinan adalah masalah klasik. Syarif berharap masalah tersebut bisa terurai pada 2016 mendatang berkat hasil evaluasi program Sejuta Rumah tahun ini.

Untuk itu, pemerintah saling berkoordinasi terkait pemecahan masalah perizinan. Dalam hal ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri.

Pemerintah akan mempermudah tahapan perizinan dari 42 tahap menjadi delapan tahap. Selain itu, izin yang selama ini memakan waktu hingga 26 hari hanya akan memakan waktu 12 hari saja.

Salah satu tahap yang akan dipangkas adalah analisis dampak lingkungan (AMDAL). Syarif menjelaskan, bila pengembang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diperuntukan untuk perumahan, maka tidak perlu lagi mengurus izin Amdal karena sudah sesuai dengan peruntukannya.

propertinet.com