Sertifikasi K3 Gedung, Pemprov DKI Gandeng PII

Big Banner

Jakarta – Semakin maraknya jumlah kecelakaan kerja baik di gedung baru dibangun atau gedung lama, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan Sertifikasi Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Gedung Bertingkat di Kawasan Provinsi DKI Jakarta.

Sebelum sertifikasi diberikan, maka gedung atau bangunan tersebut harus dilakukan pemeriksaan oleh tim penilai bangunan. Bila selama ini pemeriksaan bangunan dilakukan Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, namun karena sumber daya manusia (SDM) di dinas ini terbatas, maka Pemprov DKI menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyambut baik keinginan PII untuk turut serta memberikan penilaian dan pemeriksaan terhadap bangunan dan gedung tinggi yang ada di Jakarta. Karena selama ini, belum ada jaminan K3 di gedung dan bangunan, sehingga tidak bisa memastikan keselamatan pekerja atau pengguna bangunan tersebut.

“Ini penting banget ya. Kita butuh betul-betul jaminan gedung itu layak fungsi dan aman. Oleh sebab itu, diperlukan assesment atau penilaian mulai dari tingkat perencanan, pelaksanaan hingga gedung rampung dibangun,” kata Djarot seusai bertemu dengan PII di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/2).

Nantinya, dalam pemberian sertifikasi ini, akan ada klasifikasi peringkat kepada gedung atau bangunan yang sudah menerapkan K3 dan kesehatan lingkungan. Mulai dari peringkat A dan B, untuk gedung yang telah menerapkan K3 dan Kesehatan Lingkungan. Kemudian peringkat C dan D untuk gedung yang belum menerapkan K3 dan Kesehatan Lingkungan dengan baik.

“Kemarin itu kan untuk sertifikasi layak sudah peringkat. Layak fungsi ada peringkat A, B, dan C. Nah PII bilang perlu lah gedung-gedung bisa dikasih peringkat,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan perlu ada uji coba terhadap gedung-gedung tingkat tinggi, termasuk gedung-gedung lama yang sudah tidak digunakan. Diperkirakan ada sebanyak 25 persen gedung bermasalah di DKI Jakarta.

“Saya minta semua gedung-gedung yang mangkrak, tidak digunakan, ikut didata. Lalu dikasih deadline kepada pemiliknya. Kita tanya mereka maunya apa? Kalau nggak kita bongkar atau segel. Iya toh atau kita ambil alih,” tegasnya.

Menurutnya, gedung-gedung yang sudah tidak lama digunakan atau dibiarkan kosong dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaaan bagi warga sekitar. Dia juga meminta pembangunan gedung yang mengganggu atau merusak lingkungan turut disegel.

“Contohnya kemarin yang merusak itu di parkiran bawah tanah di Taman Ismail Marzuki. Itu dikaji nggak ya? Ada apartemen atau apa disitu, harus disegel,” tuturnya.

Lenny Tristia Tambun/FER

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me