RUU Tapera Jadi Undang-Undang Bulan Ini

Big Banner

 

Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dikatakan anggota Komisi XI DPR Mohammad Misbakhun sudah memasuki 85% struktur pembahasan yang ditargetkan akan selesai menjadi undang-undang (UU) pada Februari 2016 ini.

“RUU Tapera sudah hampir selesai. Dari struktur pembahsan dan Pansus sudah selesai 85%. Tinggal tim perumus yang menyisir beberapa permasalahan yang ada, sinkronisasi, harmonisasi, dan redaksional supaya tidak terjdi duplikasi, salah penulisan. Paling lama Februari ini sudah selesai,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/2).

Dengan rampungnya UU Tapera, maka harapan rakyat untuk memiliki tempat tinggal yang layak melalui dana murah sebentar lagi akan terwujud. “Ini bukan upaya yang mudah karena DPR periode 2009-2014 hampir jadi, tapi diharapkan bisa selesai di DPR periode 2014-2019,” katanya.

Persoalan backlog, dikatakan Misbakhun saat ini menggantikan persoalan sandang dan pangan yang sudah pernah dialami pada awal abad XX.

RUU Tapera seperti diketahui bertujuan memberikan rumah yang layak huni. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus menyebutkan bahwa kekurangan pasokan rumah (backlog) mencapai 15 juta unit rumah dan rumah tak layak huni 7,6 juta. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah banyak lantaran kenaikan kebutuhan rumah (demand) lebih cepat dibandingkan pembangunan perumahan (supply). Kekurangan rumah itu masih akan mendaki naik sekalipun pemerintah sudah meluncurkan Program Sejuta Rumah mulai April 2015.

RUU Tapera yang ditunggu masyarakat bawah itu menitahkan bahwa semua pekerja baik yang mandiri maupun bekerja untuk sebuah perusahaan wajib menjadi peserta Tapera. Syarat untuk menjadi peserta Tapera adalah pekerja yang telah memiliki penghasilan di atas upah minimum, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah pada saat pendaftaran.

Suara Pembaruan

Lona Olavia/MER

Suara Pembaruan

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me