Pengusaha Usulkan Tapera Hanya untuk Pekerja Non Formal

Big Banner

Jakarta -Pengusaha Indonesia yang tergabung di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hari ini, Selasa (2/2/2016) mendeklarasikan penolakan terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Alasannya karena RUU Tapera tumpang tinding dengan program BPJS dan bantuan kepemilikan rumah juga sebenarnya sudah ada di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menurutnya, iuran baru tersebut bagi pekerja formal tidak diperlukan lagi.

“RUU Tapera ini sasarannya sama kayak BPJS ketenagakerjaan, yaitu pekerja dan pekerja mandiri. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sumbernya berasal dari pagu 30% portofolio kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 180 triliun yang artinya terdapat alokasi dana sebesar Rp 54 Triliun,” ungkap Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, Selasa (2/2/2016).

Ia menyarankan apabila ingin menyediakan program Tapera ini, sebaiknya pemerintah fokus kepada pekerja non formal, bukan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau mau sediakan program perumahan, sebaiknya pemerintah concern kepada pekerja non formal bukan yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya nggak tahu siapa inisiatornya, kecerobohan yang berdampak tumpang tindih pada dunia usaha, program BPJS Ketenagakerjaan sudah mencukupi dan bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Haryadi mengatakan, tak ada wakil dari dunia usaha dan pekerja dalam badan pengelola Tapera yang dibentuk pemerintah. Dalam badan pengelola itu hanya ada wakil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan dan Kementerian Tenaga Kerja.

Artinya, ada indikasi dana yang dikumpulkan dari masyarakat tak bisa diawasi

“Presiden buat komite Tapera, terus bikin badan pengelola, di sana (badan pengelola) nggak ada perwakilan dari dunia usaha dan pekerja, di BPJS ada pemberi kerja dan pekerja, tapi nggak ada nih di Tapera. Ini menunjukkan kesannya ambil dana masyarakat dan nggak bisa dikontrol,” kata Hariyadi.

(hns/hns)

finance.detik.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me