Sebagai Bank Perumahan, BTN Dinilai Paling Siap Kelola Dana Tapera

Big Banner

JAKARTA, jktproperty.com – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mengelola dana tabungan perumahan rakyat (tapera) yang potensinya mencapai puluhan triliun setiap bulannya. Rencananya bulan ini DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tapera menjadi UU Tapera.  Berbagai kalangan juga melihat bahwa Bank BTN paling siap mengelola dana Tapera jika RUU Tapera nantinya disahkan menjadi UU Tapera.

“Kami siap berapapun alokasi dana tapera yang akan diberikan untuk BTN. Pastinya ini akan membuat kami lebih bersemangat dalam menyediakan pembiayaan rumah murah bagi rakyat,” ujar Direktur BTN Oni Febrianto saat bicara dalam  seminar “Membedah RUU Tapera: Antara Peluang Sektor Perumahan Memperoleh Dana Rumah VS Peran Manajer Investasi” yang diselenggarakan Housing Editors Club di Jakarta, kemarin.

Oni menjelaskan, jika alokasi dana murah diperbanyak maka suku bunga KPR subsidi akan lebih turun lagi. Apabila saat ini bunga KPR bersubsidi sebesar 5%, maka dengan adanya suntikan dana tapera bunganya bisa turun lagi sekitar 4% sampai 3%. “Masa dengan subsidi dari pemerintahan saat ini saja BTN bisa bunganya 5%, kalau ada tapera pastinya lebih murah lagi,” jelasnya.

Sementara Dirjen Pembiayaan Perumahaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus mengaku, alokasi dana tapera tidak dikhususkan hanya untuk satu bank. Namun perbankan yang siap dengan pembiayaan rumah selama ini tentu akan mendapat alokasi dana tapera lebih banyak lagi.

Menurut Maurin, jika UU Tapera sudah disahkan, maka tapera merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan pekerja baik formal maupun informal. Dengan jumlah total pekerja sekitar 114 juta, maka potensi dana tapera yang bisa terkumpul akan sangat besar sekali. “Jadi dana kelolaan Badan Penyelenggara (BP) Tapera harus dilakukan secara governance,” tegasnya.

Sedangkan untuk iuran tapera, dalam RUU disebutkan sekitar 3% yang berasal dari pekerja 2,5% dan pemberi kerja sekitar 0,5%. Namun, hal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Wakil Ketua Pansus Tapera DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, saat ini pembahasan RUU Tapera sudah memasuki tahap finalisasi. Jika tidak ada hambatan rencananya tanggal 16 Februari akan diundangkan. Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut, esensi UU Tapera adalah untuk menyediakan dana murah bagi pembiayaan perumahan rakyat. “Jadi dana ini harus dikelola sedemikian rupa agar dananya tetap murah bagi penyediaan rumah rakyat,” katanya.

Misbakhun meyakinkan meski ada opsi dana tapera juga akan dikelola oleh manajer investasi selain oleh bank kustodian. Namun pengelolaan dana tersebut tidak akan membuat dana tapera ini menjadi dana mahal, tetapi tetap membawa keuntungan bagi para peserta dana tapera.

Menurut Misbakhun karena sifatnya wajib, maka tapera harus diikuti oleh seluruh pekerja dan pengusaha. Jika perusahaan tidak mengikutkan pekerja pada program ini, tidak menutup kemungkinan akan diberikan sanksi seperti pencabutan izin usaha. Namun bagi mereka yang patuh, dia meminta agar pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak ataupun kemudahan memperoleh kredit. “Jadi pengusaha jangan menolak dulu, perlu ada pembahasan yang win win solution,” katanya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengaku pihaknya keberatan pemberlakuan UU Tapera. “Kadin menghargai tujuan dari RUU Tapera untuk memberikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Namun demikian, Kami juga berkeberatan dengan draft RUU yang akan membebankan sumber pendanaan perumahan tersebut dari pelaku usaha,” katanya.

Dia memaparkan, pelaku usaha sudah dibebankan biaya sebesar 10,24 -11,74% dari penghasilan pekerja untuk program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun), dan cadangan pesangon yang berdasarkan pengitungan aktuaria sebesar 8%. “Jika ditambah dengan rata-rata kenaikan UMP dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 14%, maka total beban pengusaha dapat mencapai sekitar 35%,” ungkap Rosan.

Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Raharta mengungkapkan, dengan adanya dana tapera maka backlog perumahan akan berkurang signifikan setiap tahunnya. Meski tidak secara langsung akan menghapus backlog perumahan, tetapi dana tapera yang cukup besar ini akan sangat bermanfaat untuk menyediakan rumah yang lebih banyak lagi untuk rakyat.

Menurut Hari, pada intinya tapera adalah semacam tabungan dengan perjanjian kontrak dimana peserta berhak mendapatkan pembiayaan KPR dalam jumlah tertentu setelah melakukan setoran tabungan secara periodik dalam jumlah tertentu selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Namun sesuai draf RUU Tapera tidak setiap peserta tapera berhak mendapatkan Pembiayaan Perumahan. “Peserta yang tidak berhak mendapatkan pembiayaan perumahan hanya berhak mendapatkan kembali tabungan dan hasil pemupukan yang dilakukan oleh manajer investasi,”katanya. (PIT)

jktproperty.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me