Kadin Tolak Tabungan Perumahan

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Kalangan pengusaha kompak menolak pemberlakukan Tapera (Tabungan Perumahan). Setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kini giliran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)  yang tidak setuju dengan Tapera yang rencananya akan diberlakukan Maret mendatang.

Ilustrasi

Ilustrasi

Menurut Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani, pihaknya menghargai upaya pemerintah yang ingin mengadakan dana perumahan khususnya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi Kadin berkeberatan dengan model pungutan 3 persen gaji yang diambil dari buruh (2,5 persen) dan pemberi kerja (0,5 persen).

“Pelaku usaha sudah dibebankan biaya sebesar 10,24-11,74 persen dari penghasilan pekerja. Ini untuk rupa-rupa jaminan sosial kesehatan ketenagakerjaan, jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja, pensiun, dan cadangan pesangon. Dengan rata-rata kenaikan minimum provinsi dalam 5 tahun terakhir, beban pengusaha yang dipikul mencapai 35 persen,” ujar Rosan kepada pers di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (2/2).

Bagi pekerja formal yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, Tapera ini akan tumpang tindih dengan PP No. 99/2013 dan PP No. 55/2015 mengenai pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sini sudah diatur kalau BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan uang muka perumahan dan subsidi cicilan KPR yang sumbernya dari pagu 30 persen portofolio pengelolaan dan BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya mencapai Rp54 triliun.

Dana ini bisa dialokasikan ke perbankan dengan tingkat imbal hasil sekurangnya sama dengan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Dana ini bisa juga untuk memfasilitasi kredit konstruksi bagi pengembang yang melaksanakan pembangunan rumah murah. Dengan demikian penarikan dana Tapera dari karyawan dan perusahaan tidak diperlukan.

Sementara bagi kalangan MBR dan pekerja informal, menurut Rosan, sumber dana untuk bantuan program perumahan bisa diambil dari APBN-APBD atau dari sumber pendanaan lainnya yang selama ini sudah dipungut dari pelaku usaha melalui pajak. “UU Tapera ini juga bertolak belakang dengan spirit pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Kalaupun ada iuran tambahan bagi pekerja harus untuk kepentingan perekonomian secara luas dan peningkatan nilai tambah perekonomian kita,” pungkasnya.=

housing-estate.com