Pembebasan Lahan Bermasalah, UU No 2/2012 Jadi Tumpuan

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Tidak jarang pembangunan proyek infrastruktur terganjal masalah pembebasan atau pengadaan lahan.

Hal ini juga dihadapi oleh PT Citra Waspphutowa selaku pemegang konsesi jalan Tol Depok-Antasari (Desari). Selama bertahun-tahun, lahan belum bisa dibebaskan seluruhnya, dan masih ada 10 persen lahan yang dikuasai masyarakat.

Untuk itu, Direktur Utama PT Citra Waspphutowa Tri Agus Riyanto sangat berharap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 bisa menyelesaikan polemik pembebasan lahan. UU ini mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Harga sudah ditetapkan oleh penilai atau appraisal. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa, kita ke pengadilan,” ujar Tri di lokasi proyek, Jl Antasari, Jakarta Selatan, Kamis (4/2/2016).

Tri mengatakan, selama ini, penetapan harga dari appraisal cukup adil. Pasalnya, kebanyakan warga sudah bisa menerima untuk membebaskan lahannya dengan harga yang sudah ditetapkan berdasarkan patokan pasar.

Namun begitu, ia menyadari, tidak semua orang bisa dengan mudah membebaskan lahannya. Oleh sebab itu, UU ini menjamin hak pemilik lahan untuk menempuh tahap selanjutnya yaitu rekonsiliasi dengan pemerintah daerah (pemda).

www.shutterstock.com Ilustrasi.

Jika belum ada titik temu, kedua belah pihak bisa menempuh jalur pengadilan. “Hal ini sudah dibicarakan waktu pertama kali musyawarah. Masyarakat sudah tahu prosesnya,” kata Tri.

Ia menambahkan, UU ini sangat mengakomodasi masalah pengadaan tanah dibandingkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 yang juga mengatur persoalan yang sama.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me