Pemerintah Wacanakan Hapus HGB, HGU dan HPL

Big Banner

Belum lama ini, Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalin kerjasama dengan perbankan. Kerjasama tersebut terkait penertiban dan penyederhanaan dokumen pertanahan yang ada di Indonesia.

Dari sejumlah kerjasama yang dilakukan, salah satu yang menarik ialah tentang wacana penghapusan beberapa status hak atas tanah yang selama ini berlaku. Seperti diketahui, selama ini kita mengenal beberapa jenis hak seperti Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL).

BACA JUGA : 3 JENIS PEMBAYARAN RUMAH DAN PLUS MINUSNYA

Menurut Ferry, kedepannya pemerintah hanya akan memberlakukan dua hak atas tanah. Namun sayangnya, belum ada informasi lebih lengkap kapan wacana tersebut akan direalisasikan.

“Ya, nanti hanya akan dikenal dua hak atas tanah, yakni Hak Milik dan Hak Pakai. Kami tidak ingin HGB dan HGU yang diberikan tak dimanfaatkan atau malah dialihkan ke pihak lain,” tuturnya, seperti yang diterima Rumahku.com.

Diakui Ferry, dokumentasi dan administrasi pertanahan Indonesia saat ini belum baik. Untuk itu, pihaknya melakukan sejumlah perubahan positif dan juga sejumlah kerjasama dengan pihak terkait.

Seperti penandatangan MoU yang dilakukan bersama 3 bank BUMN Senin, (1/2) lalu. Kerjasama tersebut akan membantu memberikan konfirmasi tentang tanah yang dijadikan agunan di bank, serta menghindari terjadinya konflik pertanahan, karena pemilik cenderung lebih jelas. Begitu juga terkait pembayaran pajak tanah yang bisa dilakukan lewat bank.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me