Pengembang Di Banten Mulai Incar Kawasan Baru

Big Banner

Jakarta, solusiproperti.com – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia Provinsi Banten membidik pembangunan rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) naik 52% menjadi 8.000 unit pada tahun ini.

Adapun, REI mampu merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi dengan skema fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun lalu mencapai 5.262 unit dengan nilai pembiayaan Rp411,1 miliar.
 
“Target berpeluang bertambah karena pengembang mulai membidik kawasan baru untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan perlambatan ekonomi saat ini, praktis permintaan rumah baru akan meningkat,’ kata Ketua DPD REI Banten Soelaeman Soemawinata dilansir Bisnis, Rabu (3/2).
 
Hingga saat ini, sebaran rumah murah masih berpusat di Kota Serang, Maja, Kabupaten Tangerang, dan Lebak. Tetapi, dengan berkembangnya pusat industri dan pemerintahan, dirinya meyakini hal tersebut akan berdampak positif terhadap meningkatnya permintaan rumah murah.
 
Untuk sementara, sejumlah anggota REI Banten mulai memetakan sejumlah kawasan baru yang dinilai memiliki potensi pengembangan ekonomi signifikan yakni Maja karena berdekatan dengan stasiun kereta api.
 
Tak hanya itu, Soelaeman mengungkapkan Maja memiliki pangsa pasar beragam mulai dari pegawai negeri sipil, karyawan swasta, hingga buruh pabrik.
 
“Membangun properti di kawasan baru karena memiliki risiko keuangan bagi developer terkait. Tetapi, jika pemerintah memberikan dukungan misal kemudahan perizinan dan infrastruktur, saya kira itu memungkinkan,” tambahnya.
 
Selain itu, dalam waktu dekat, sejumlah pengembang mulai mempersiapkan pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit di Maja, Cikande 2.000 unit, Kabupaten Tangerang sekitar 500 unit.
 
Pasalnya, dari segi harga tanah, kawasan-kawasan baru tersebut masih murah. Sebaliknya, harga tanah di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan sudah melonjak tajam sehingga proyek pembangunan rumah murah di dua wilayah tersebut sangat terbatas. 
 
Dalam membangun proyek hunian rumah, pihaknya mengaku masih terganjal oleh sejumlah regulasi, salah satunya adalah perizinan. Meski sudah ada paket ekonomi yang berisi percepatan regulasi perizinan properti, dirinya mengaku hal tersebut masih belum dirasakan dampaknya.
 
“Saat ini kami masih melakukan pola regulasi yang lama. Untuk lahan diatas 25 hektar, proses perizinan sampai penerbitan izin mendirikan bangunan membutuhkan waktu sekitar 27 bulan,” tuturnya.

solusiproperti.com