UU Tapera Harapan MBR Miliki Rumah

Big Banner

SolusiProperti.com – Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dapat mewujudkan mimpi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni diyakini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan disetujui oleh DPR RI.

Rancangan Undang Undang (RUU) Tapera yang dibahas  Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang saat ini prosesnya sudah mencapai 85% diperkirakan akan segera rampung pada Maret 2016.  RUU Tapera merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan menghapus backlog (kekurangan) perumahan yang dirasa masih sulit dijangkau oleh MBR.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitourus meminta kepada semua pihak terkait untuk mendukung terwujudnya Undang-undang (UU) Tapera. Pasalnya, dia meyakini bahwa UU Tapera dapat mewujudkan mimpi MBR untuk memiliki rumah layak huni, sehat dan terjangkau.

Menurutnya, yang melatar belakangi dibentuknya Tapera adalah prinsip kegotong-royongan, karena dananya dihimpun mulai dari masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas namun pemanfaatannya lebih diprioritaskan untuk kalangan bawah.

“Masyarakat yang telah memiliki rumah tidak berhak memanfaatkan Tapera. Tapera juga merupakan upaya menghimpun dana jangka panjang dan berkelanjutan, oleh sebab itu penggunaannya tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Maurin mengatakan bahwa Tapera akan memiliki dasar hukum yang kuat, ketimbang dana yang dihimpun dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Oleh sebab itu, keberadaan Tapera tidak bisa dipailitkan. Selanjutnya, keberadaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan  (Bapertarum) yang saat ini masih eksis, ke depan akan dilebur menjadi satu dalam Tapera.

Dana dihimpun dari setiap warga negara, baik yang berlatar belakang pekerja formal maupun pekerja mandiri. “Peserta dikenakan 3% dari gaji atau upah dengan skema 2,5% ditanggung peserta dan 0,5% oleh pemberi kerja,” katanya.

Tidak Dibisniskan

Menurutnya, keberadaan dana ini semata-mata untuk membiayai pengadaan rumah bagi masyarakat kelas bawah. Ini menjadi prinsip dasar dari konstitusi di Indonesia untuk para pekerja khususnya pekerja informal.

Dijelaskan, dana investasi yang terhimpun dalam Tapera ini nantinya akan dikelola oleh suatu badan/ lembaga baru yang segera akan dibentuk pemerintah. Badan ini betul-betul baru dan beroperasi di seluruh Indonesia.

Dananya juga akan dikelola sedemikian rupa, sehingga “dana murah” ini nantinya tidak berubah peruntukannya menjadi mahal akibat dibisniskan. “Dana yang ada khusus dimanfaatkan, dan tidak untuk diinvestasikan oleh manajer investasi,” tegas Maurin.

Sementara itu, Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Pansus RUU Tapera DPR RI mengatakan, UU Tapera merupakan harapan masyarakat yang menginginkan tersedianya perumahan layak huni dan sehat, dengan harga terjangkau. Semua ini bisa diwujudkan melalui ketersediaan dana murah yang dihimpun dalam suatu wadah yakni Tabungan Perumahan.

“Tapera adalah wahana menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Saat ini pembahasan RUU Tapera tengah masuk  penanganan tim perumus singkronisasi dan harmonisasi guna menghindari salah tulis. Hal itu, dikarenakan bulan depan (Maret) RUU dijadwalkan selesai,” pungkasnya.

Tinggal menunggu keputusan dari tim Panitia Kerja (Panja) DPR RI, apakah anggota dewan yang terhormat menyetujui harapan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni, sehat dan terjangkau atau masih hanya sebatas mimpi saja.

Semoga ! (ebb)

 

solusiproperti.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me