Pemprov DKI Tahun Ini Akan Bangun 57 Menara Rusunawa

Big Banner

JAKARTA, jktproperty.com – Pemprov DKI Jakarta tahun ini merencanakan akan membangun 57 menara (tower) rumah susun sewa (rusunawa) di beberapa kawasan di Jakarta. Proyek pembangunan rumah susun ini diharapkan bisa meningkatkan penyerapan belanja yang berujung pada terjadinya pertumbuhan bisnis dan ekonomi di Jakarta.

“Tahun lalu ekonomi kita turun, termasuk juga sektor properti. Untuk mendorong ekonomi bisa naik lagi, salah satunya adalah dengan pembangunan rusun ini, makanya saya optimistis penyerapan APBD tahun ini akan lebih cepat yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama di Balaikota, Jumat (5/2).

Menurut dia, pembangunan ribuan unit rusun itu sinkron dengan tengah digalakkannya pembangunan infrastruktur transportasi seperti light rail transit (LRT), mass rapid transit (MRT), jalan layang, dan sebagainya. Efek pembangunan ini diyakini Ahok akan mulai terasa pada bulan April mendatang.

“Dengan percepatan proyek ini peredaran uang di masyarakat juga akan lebih cepat, kami dorong APBD untuk pembangunan. Selain itu kami juga permudah perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ini supaya menarik investor berinvestasi di Jakarta sehingga semakin meningkatkan perputaran uang,” katanya.

Rencana pembangunan puluhan ribu unit rusun di Jakarta sebenarnya sudah didengungkan sejak awal tahun lalu. Ahok, demikian Basuki T. Purnama biasa disapa, tahun lalu menyatakan telah tersedia lahan untuk 25.000 unit rusunawa. “Targetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015,” katanya.

Lokasi rusunawa akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.

Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. “Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua,” kata Ika.

Sementara itu Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.

Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.

Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga. (PIT)

jktproperty.com