Besaran Iuran Tapera Diatur PP

Big Banner

Jakarta – Pemerintah mendukung penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI. Sementara itu, besaran iuran Tapera akan dihapus dari UU, lalu diakomodasi di dalam peraturan pemerintah (PP) agar lebih fleksibel.

Di isi lain, regulasi baru ini diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas bawah dan akan meningkatkan perekonomian nasional.

“Kita masih melakukan pembahasan RUU Tapera. Pada prinsipnya kami akan mendorong hal ini. Bantuan perumahan ini butuh dana besar dan jumlah rakyat kita yang membutuhkan juga masih sangat besar. Untuk itu perlu ditangani bersama,” kata Direktur Jenderal Pengadaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus usai menghadiri Rapat Tim Khusus RUU Tapera di Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut dia, dalam rapat bersama Timsus RUU Tapera, dirumuskan beberapa poin penting menyangkut Tapera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kelas pekerja. Salah satu di antaranya yakni besaran iuran yang dibebankan ke pekerja maupun pemberi kerja.

Sebelumnya, telah diusulkan besaran iuran bagi pekerja minimal 2,5% per bulan dan pemberi kerja sebesar 0,5% per bulan. Namun, karena adanya pernyataan keberatan dari berbagai kalangan seperti pengusaha, maka besaran iuran akan dihapus dari RUU, dan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP)

“Mengenai besaran simpanan pemerintah usulkan supaya besaran simpanan dihapus, tapi usulan pemerintah agar ini diatur dalam PP. Sehingga pemerintah punya fleksibilitas untuk mengatur dan mempertimbangkan secara hati-hati besaran iuran yang dibebankan. Karena saat kondisi ekonomi tidak kondusif, pemberi kerja akan dibebankan iuran di tahun pertama sebesar 0,1% misalnya,” katanya.

Dia mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi berada di antara 7-8% per tahun, atau dalam keadaan lebih baik, pemerintah baru bisa menaikkan besaran iuran tersebut. Dia berharap dengan adanya peraturan tersebut, seluruh elemen tidak akan terbebani.

“Karena itu PP bisa diatur sesuai kondisi ekonomi yang ada dengan berbagai pertimbangannya. Tentu hal ini (perumusan PP) akan dilihat oleh pemerintah secara komprehensif dan akan dibicarakan juga di internal Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan akan melibatkan seluruh stakeholder, supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Investor Daily

Laila Ramdhini/EDO

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me