Eksistensi BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Gantikan BP Tapera

Big Banner

JAKARTA, jktproperty.com – Program dukungan pembiayaan perumahan yang dilakoni BPJS Ketenagakerjaan dinilai tidak dapat menggantikan peran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang akan dibentuk setelah RUU Tapera disahkan menjadi UU Tapera.

Menurut Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat menggantikan peran Tapera sesuai dalam RUU Tapera. Selain itu, amanat utama BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional hanya memberi jaminan untuk empat hal.

“Keempat hal itu adalah jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Tidak ada ketentuan secara eksplisit tentang jaminan perumahan yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya di Jakarta, Kamis (11/2).

Artinya, meskipun BPJS Ketenagakerjaan dapat mendukung program perumahan sesuai dengan PP 99/2013 dan PP 55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tetap saja program perumahan bukanlah tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan masuk ke perumahan untuk mengelola dana dia agar berkembang. Artinya, kalau suatu saat BPJS mengatakan mereka kesulitan keuangan karena harus biayai kecelakaan kerja atau pensiun, ya yang untuk perumahan bisa di-stop,” tambah Maurin.

Menurut Maurin, dalam rapat bersama Timsus RUU Tapera, dirumuskan beberapa poin penting menyangkut Tapera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kelas pekerja. Salah satu di antaranya yakni besaran iuran yang dibebankan ke pekerja maupun pemberi kerja.

Sebelumnya, telah diusulkan besaran iuran bagi pekerja minimal 2,5% per bulan dan pemberi kerja sebesar 0,5% per bulan. Namun, karena adanya pernyataan keberatan dari berbagai kalangan seperti pengusaha, maka besaran iuran akan dihapus dari RUU, dan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP)

“Mengenai besaran simpanan pemerintah usulkan supaya besaran simpanan dihapus, tapi usulan pemerintah agar ini diatur dalam PP. Sehingga pemerintah punya fleksibilitas untuk mengatur dan mempertimbangkan secara hati-hati besaran iuran yang dibebankan. Karena saat kondisi ekonomi tidak kondusif, pemberi kerja akan dibebankan iuran di tahun pertama sebesar 0,1% misalnya,” katanya.

Dia mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi berada di antara 7-8% per tahun, atau dalam keadaan lebih baik, pemerintah baru bisa menaikkan besaran iuran tersebut. Dia berharap dengan adanya peraturan tersebut, seluruh elemen tidak akan terbebani.

“Karena itu PP bisa diatur sesuai kondisi ekonomi yang ada dengan berbagai pertimbangannya. Tentu hal ini (perumusan PP) akan dilihat oleh pemerintah secara komprehensif dan akan dibicarakan juga di internal Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan akan melibatkan seluruh stakeholder, supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Menolak Tapera

Kalangan pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan atas RUU Tapera yang membebankan iuran kepada pekerja dan pengusaha. Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan, seharusnya pemerintah menyasar pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber pendanaan dapat diambil dari APBN-APBD, atau dari sumber pembiayaan publik lainnya yang selama ini sudah dipungut dari pelaku usaha melalui pajak. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyediakan program bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang sumbernya dari pagu 30% portofolio kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT), atau Rp54 triliun dari total Rp180 triliun.

Dana tersebut ditempatkan pada perbankan dengan tingkat imbal hasil paling sedikit setara dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia. “Persentase beban pungutan pengusaha dan pekerja saat ini kan sudah cukup besar. Toh pekerja sudah memperoleh pembiayaan perumahan itu dari BPJS Ketenagakerjaan, seharusnya jangan dobel,” kata Ketua Apindo Hariyadi B. Sukamdani. (PIT)

jktproperty.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me