Atur Pengendalian Lahan Perumahan, Perlu Reformasi Agraria

Big Banner

SolusiProperti.com – Maraknya pembangunan properti di Indonesia, khususnya pembangunan perumahan terutama semenjak dicanangkannya program nasional pembangunan sejuta rumah oleh pemerintah sangat membutuhkan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan yang dilakukan oleh para pengembang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang berencana akan menggulirkan pelaksanaan reformasi agraria patut diapresiasi, terutama untuk mengendalikan lahan-lahan tersebut tidak semena-mena dijadikan alat kepentingan pengembang untuk pembangunan perumahan komersial.

Yusmah Reza yang juga Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menegaskan reformasi agraria harus benar-benar efektif untuk mendorong realisasi alokasi tanah untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama para petani.

Menurut dia, pembagian kepemilikan tanah harus dijamin kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan lahan yang menjadi tujuan reformasi agraria, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selama ini, kata Yusmah, jangankan lahan hutan, lahan subur pertanian saja bisa diubah jadi perumahan real estat oleh pengembang.

“Jangan sampai nanti malah dijadikan alat untuk kepentingan pengusaha yang ingin membangun perumahan komersial buat orang berpunya. Ini perlu pengawasan ketat sampai ke pemerintah daerah,” tegas Yusmah kepada Soper, Selasa (9/2/2016).

Koordinator Relawan Kawan Jokowi tersebut mengatakan, dirinya pada 2014 pernah mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK yang baru dilantik untuk segera melaksanakan reformasi agraria guna adanya kepastian legalitas hak tanah dan kepastian hukum masyarakat mengelola pemanfaatan tanah dan kekayaan alam hingga terwujudnya tata kelola kehutanan yang baik.

Dia menambahkan, reformasi agraria ini harus serius dilakukan untuk mewujudkan Program Nawacita yang digadang-gadang Pemerintahan Jokowi-JK.

“Sekali lagi, reformasi ini baik sekali kalau dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani. Selain tetap harus menjaga dampak lingkungan dari reformasi agraria agar tidak menjadi bencana lingkungan, termasuk tadi pemanfaatan berlebihan untuk pembangunan properti,” tegas Yusmah.

Menteri LHK Siti Nurbaya sebelumnya menyebutkan dalam program reformasi agraria, setidaknya akan dibagikan 9 juta hektare lahan yang dilakukan selama lima tahun atau sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Sekitar 4,1 juta hektare merupakan lahan hutan, sedangkan 4,9 juta hektare lagi berupa lahan terlantar dan areal eks hak guna usaha (HGU).

 Di luar itu, kata Menteri LHK, ada potensi lahan seluas 13,1 juta hektare  lain yang memungkinkan mendukung program reformasi agraria.

Oleh karena itu, sangat diharapkan pemerintah melakukan kontrol secara ketat, sehingga langkah tersebut tidak justru merugikan kepentingan masyarakat. (ebb)

 

solusiproperti.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me